Ketik disini

Kriminal

BPKP Audit PKN Sampan Fiberglass

Bagikan

MATARAM – Penanganan kasus dugaan korupsi sampan fiberglass di Kota Bima belum beranjak pada perhitungan kerugian negaraA�(PKN). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mengaku baru akan membentuk tim audit untuk PKN.

Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno mengatakan, pihaknya sudah menerima permintaan audit A�dari Polda NTB. Permintaan tersebut terkait dugaan adanya kerugian negara dari pengadaan sampan fiberglass tersebut.

a�?Baru-baru saja (permintaan audit), masuknya sekitar minggu pertama tahun ini,a�? kata Ngatno, kemarin (25/1).

Menindaklanjuti permintaan tersebut, BPKP NTB pun segera membentuk tim. Sejauh ini, kata Ngatno, pihaknya masih melakukan persiapan pembentukan tim audit PKN untuk perkara tersebut.

Dalam persiapan itu, BPKP NTB terus melakukan koordinasi dengan Polda NTB. Hanya saja, untuk kepastian kapan tim akan turun, Ngatno mengaku belum tahu pasti. Sebab kondisi Kota Bima yang belum normal pascabanjir akhir tahun lalu.

a�?Calon tim sudah ada, masih persiapan. Untuk turunnya kita koordinasikan dulu, Bima kan belum normal karena banjir,a�? bebernya.

Terpisah, Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti menegaskan, penyidikan kasus tersebut pengadaan sampan fiberglass masih berjalan. Saat ini pihaknya sedang meminta perhitungan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, polisi menyebutkan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB sekitar Rp 159 juta. a��a��Untuk tersangka, penyidik belum menetapkan siapapun dalam kasus ini,a��a�� tandasnya.

Sedikit diulas, pengadaanA�sampan fiberglass bergulir tahun 2012 lalu. Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes sekitar Rp 1 miliar. Dana A�itu dihabiskan untuk pengadaan dua unit sampan berwarna kuning kombinasi putih susu. Dalam proses pengadaan ini, penyidik menilai ada indikasi mark up harga. Sehingga menimbulkan kerugian negara.

Polres Bima Kota mulai menangani tahun 2013. Sejumlah pihak dimintai keterangan. Diantarannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, kontraktor, dan tim PHO. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pemenang tender.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka