Ketik disini

Metropolis

Hutan Kota Rusak, Ada Kelalaian?

Bagikan

MATARAM a�� Kerusakan sekitar 30 persen proyek hutan kota yang menelan anggaran sebesar Rp 1,453 miliar dari total pagu yakni Rp 1,926 miliar Jumat lalu, ditinjau langsung Komisi III DPRD Kota Mataram. Mereka mengaku ingin melihat kondisi di lapangan. Apa yang menyebabkan proyek hutan kota begitu mudah dilalap banjir.

Dari tinjauan di lapangan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska menduga ada kelalaian dari pihak pelaksana mengantisipasi kondisi tanggul Sungai Babakan. a�?Ini memang sifatnya (dugaan) sementara, tetapi ada kemungkinan ada kelalaian dari pihak pelaksana,a�? kata Wiska.

Sekadar diketahui, tender proyek telah diikuti sekitar 51 perusahaan pelaksana. Proyek dimenangkan oleh CV Rangga jaya Sentosa. Sebelum diterjang banjir, disebutkan proyek hutan kota telah ditanami 854 batang pohon. Terdiri atas 15 jenis tanaman dengan tingkat ketuntanan pengerjaan 93 persen. Namun pada hari Sabtu (10/12) akhir tahun lalu, luapan air dari sungai Babakan menyapu 30 persen tanaman hutan kota, sebelum provesional hand over (PHO)

Proyek ini dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram sampai akhirnya badan ini dilebur dengan Dinas Kebersihan. Anggaran didapat dari pemerintah pusat. Disalurkan melalui DAK tahun 2016. Wiska mengatakan proyek ini adalah proyek yang sangat bagus. Selain akan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) adanya embung yang dibangun juga sangat bermanfaat mengendalikan banjir.

a�?Air juga bisa dimanfaatkan warga untuk keperluan mereka. Saya lihat anak-anak sangat senang bermain di situ,a�? terangnya.

Namun sayangnya, proyek ini harus rusak sebagian. Karena itulah, Wiska dan semua anggota Komisi III merasa perlu turun ke lapangan. Memastikan apa saja penyebab kerusakan. Benarkah pelaksana sudah bekerja sesuai prosedur atau ada hal-hal prinsip yang diabaikan.

a�?Besok kami juga akan memanggil pihak pelaksana dan pihak Lingkungan Hidup, untuk memberikan keterangan,a�? terangnya.

Saat ini, posisi proyek telah putus kontrak. Pembayaran telah dilakukan ke pihak pelaksana untuk pengerjaan 93 persen. Besaran pembayaran ini disesuaikan dengan tingkat pengerjaan akhir sebelum tanaman hutan kota diamuk banjir.

Sebelumnya M Saleh, saat masih menjabat Kepala BLH Kota Mataram mengatakan sesuai hasil pertemuan dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D). Kerusakan yang terjadi terhutung di luar kendali karena ada kaitannya dengan peristiwa alam.

a�?Itu sudah pasti force majeure,a�? tegasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka