Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Kurang Kenceng

Bagikan

MATARAMA�– Hingga saat ini rencana penertiban kapal cepat rute Bali-tiga gili belum dilakukan Pemprov NTB. Rencana yang sudah disiapkan sejak Desember 2016 ini seperti hilang cerita. Dinas Perhubungan (Dishub) sama sekali belum menyentuh kapal-kapal yang melintas langsung dari Bali ke tiga gili. Hingga saat ini, Polda NTB pun masih menunggu kepastian pemerintah untuk penertiban.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Suharto menilai, pemprov tidak lemah tetapi speed (kecepatan) saja yang harus ditingkatkan. Artinya, kecepatan pemprov bereaksi untuk mengatasi persoalan ini masih sangat lamban. Hal ini terlihat dari intensitas koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sangat lamban.

a�?Karena pusat yang boleh menekan sebab ini lintas provinsi,a�? katanya.

Baginya pemerintah daerah sangat tegas dengan melarang kepal cepat langsung ke gili. Tetapi speed dalam bereaksi yang perlu diperbaiki. Tindak lanjut untuk mengangkat persoalan ini ke pusat sangat kurang, sehingga respons kementerian biasa-biasa saja. Apalagi dengan banyaknya persoalan yang harus direspons, maka isu kapal cepat diabaikan. a�?Pusat ini kalau tidak kita gedor, kan ini dia,a�? katanya.

Dengan kata lain, Suharto menyarankan Pemprov NTB harus lebih kencang berteriak ke pusat agar didengar. Sebab di sisi lain, pemerintah pusat juga melihat Bali dan NTB sama-sama sebagai daerah yang harus diprioritaskan. Tapi jika pemprov bisa berteriak lebih keras maka perhatiannya akan berbeda.

Suharto menjelaskan, yang berhak mengeluarkan izin penertiban adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena berkaitan antara pemerintah Provinsi NTB dan Bali. a�?Memang semangat penertiban dari daerah, tapi surat izin penertiban resmi harus dari kementerian perhubungan,a�? ujarnya.

Untuk itu, perlu ada upaya terus menerus untuk menggedor pusat. Sebab penertiban ini dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi di tiga gili. Selain itu, juga agar keselamatan para wisatawan yang melakukan penyeberangan juga terjamin. Sebab penggunaan kapal cepat juga memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan bila sembarangan.

a�?Kalau orang tabrakan di tengah laut, pemerintah provinsi yang rusak namanya,a�? kata politisi Hanura ini.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka publik akan menilai pemerintahlah yang kurang sigap mengantisipasi kecelakaan. Sesuai aturan, kapal-kapal cepat tersebut harus melalui pelabuhan ke pelabuhan. Sehingga terdata berapa orang dan apa saja yang dibawa mereka.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windya mengklaim, penertiban sudah dilakukan sejak 1 Desember hingga saat ini. Kapal-kapal cepat yang melintas dari Bali ke Gili Trawangan diharuskan berlabuh ke pelabuhan yang ada. Apakah di Teluk Nare atau Pelabuhan Bangsal, bisa juga di Gili Trawangan.

a�?Hari ini teman-teman di lapangan sudah turun sekarang,a�? katanya, kemarin (31/1).

Ia menjelaskan, penertiban yang dimaksud bukan menghadang kapal di tengah laut, tetapi pihak syahbandar mengarahkan agar kapal-kapal cepat berlabuh keA� pelabuhan yang ada sebelum ke berangkat ke tiga gili. Setiap kapal yang melintas akan diarahkan. Sehingga pengecekan saat ini pasti dilakukan lewat Pemenang.

a�?Tidak perlu dihadang, untuk apa dihadang kecuali kalau bandel,a�? tegasnya.

Menurutnya, saat ini kapal cepat sudah lebih tertib dibanding sebelumnya. Bahkan ia mengklaim sudah tidak ada kapal yang berani main terobos. Sejauh ini pemerintah belum berbicara masalah hukuman, yang penting pemilik kapal patuh pemerintah sudah senang.

a�?Kalau dia bandel nanti berhadapan dengan aturan,a�? ujarnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka