Ketik disini

Headline Sumbawa

Komisi II Hentikan Anggaran Pabrik Es

Bagikan

TALIWANGA�a�� Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memutuskan tidak lagi memberikan sokongan dana segar untuk pabrik es di Kecamatan Poto Tano. A�Keputusan itu sebagai bentuk kekecawaan DPRD KSB yang belum melihat adanya perkembangan berarti dari keberadaan pabrik tersebut. Sampai saat ini anggaran besar yang sudah dikucurkan untuk mendukung pengoperasian pabrik ini, tidak mampu direalisasikan pemerintah.

a�?a��Kami sudah sepakat tidak lagi mengalokasi dana untuk pabrik es. Selama ini sudah cukup banyak anggaran yang digelontorkan untuk pabrik itu, tapi tidak juga bisa dimaksimalkan. Malah tidak bisa beroperasi sampai saat ini,a��a�� tegas Abidin Nasar, anggota Komisi II DPRD KSB, kemarin(30/1).

Sikap tegas yang ditunjukkan Komisi II ini dipastikan akan menambah panjang daftar aset pemerintah yang akan mangkrak. Abidin tidak menampik, banyaknya aset pemerintah yang dibiarkan mangkrak dan tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah lebih disebabkan karena kurang siapnya pemerintah sendiri.

a�?a��Kajian teknisnya tidak ada. Asal bangun saja, tapi setelah jadi, tidak bisa dioperasikan dengan baik. Seperti RPH Poto Tano, pabrik es dan terakhir pabrik pupuk organik,a��a�� katanya.

Khusus pabrik pupuk organik, politisi PKS ini menilai, proyek tersebut sampai saat ini belum memberikan kontribusi apa-apa. Upaya lobi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini ke pemerintah pusat ternyata tidak bisa dimaksimalkan dengan baik.

a�?a��Yang kasihan bupati dan wabupnya. Sudah lelah lobi ke pusat, ternyata SKPD teknis tidak mampu memungsikan aset tersebut. Malah aset yang ada dibiarkan mangkrak tanpa ada solusi untuk dioperasikan,a��a�� tandasnya.

Diakuinya, semua aset yang dibangun itu dapat memberikan kontribusi besar. Pabrik es misalnya, kebutuhan akan es di KSB cukup besar. Hanya saja, peluang itu masih ditanggapi setengah-setengah oleh dinas teknis.

a�?a��Khusus pabrik es, kalau tidak ada kajian teknis dan ilmiah dari Dinas Perikanan dan Kelautan, tidak akan kami dukung anggarannya,a��a�� katanya.

Demikian halnya dengan pabrik rumput laut di Kertasari. Sejauh ini pemerintah belum serius mengoperasikan pabrik tersebut. a�?a��Jumlah aset yang mangkrak inikan semakin banyak. Pertanyaan kita, apa solusi yang bisa diambil saat ini. Dalam beberapa kali rapat dengan pemerintah, kami sering menyoroti masalah ini,a��a�� katanya.(far/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka