Ketik disini

Politika

RTGB Minta Legowo, Irzani Minta Hormati Proses Hukum

Bagikan

MATARAM – Semua pihak terkait diminta legowo menerima hasil Muswil XIII NW NTB. Di mana telah disepakati kepemimpinan wilayah NW dinakhodai RTGB KH LGM Zainudin Atsani. Selain itu semua pihak diminta mengakui keberadaan NW secara sah menurut hukum di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNW Ummi Hj Siti Raihanun. a�?Kami minta gubernur dengan kerendahan hati untuk legowo menerima hasil muswil,a�? kata Ketua PWNW NTB RTGB KH LGM Zainudin Atsani kepada wartawan, kemarin (31/1).

Ini disampaikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000482.AH.01.08 tahun 2016 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan NW. Keputusan ini dikeluarkan setelah keputusan Menkumham nomor AHU-26.AH.01.08 tahun 2016 tentang pembatalan keputusan Menkumham nomor AHU-00297.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan NW yang diajukan Gubernur NTB. a�?Jelas oleh MA dan Menkumham, NW yang sah adalah dengan ketua umum Ummi Hj Siti Raihanun,a�? tegasnya.

Melalui pernyataan ini, lanjut RTGB, tidak ada lagi dilakukan muswil. Tidak ada lagi dualisme NW di NTB. Ini agar kondisi di tengah masyarakat tetap kondusif.

Menanggapi pernyataan ini, Sekretaris PWNW NTB H Irzani mengatakan, tak ada siapa pun yang dapat melarang menjalankan roda organisasi NW. Baik itu Muswil hingga Musda dan lainnya. Terlebih TGB HM Zainul Majdi sudah dua periode menjadi gubernur. Sehingga sudah dipastikan pihaknya taat hukum. Itu sebabnya, pihaknya mewujudkan ketaatan hukum dengan upaya menggugat balik. a�?Semua warga harus taat hukum,a�? tegasnya.

Dijelaskan, sebelumnya NW Anjani melakukan gugatan. Di mana hasilnya PTUN Jakarta memenangkan Menkumham pihak Pancor. Selanjutnya, pihak Anjani kembali ajukan banding hingga kasasi yang akhirnya keluar putusan MA. Putusan ini membatalkan putusan Menkumham, dalam artian NW Anjani menang. a�?Karena mereka menang kasasi hingga keluar putusan Menkumham tanggal 15 September 2016, sebagai warga taat hukum kami ajukan gugatan balik di PTUN Jakarta dan mengeluarkan putusan skorsing,a�? papar Irzani.

Dalam putusan tersebut, sambungnya, putusan Menkumham tanggal 15 September 2016 tidak berlaku sampai adanya putusan inkracht dari pengadilan. Dengan demikian tidak ada pihak mana pun menyatakan diri adalah sah. Semua dikembalikan pada Muktamar X Praya. a�?Pesan TGB, untuk tetap merespons dengan cara baik, tidak dengan kebencian apalagi memprovokasi,a�? ungkapnya.

Dengan demikian, pelaksanaan Muswil XIII akan tetap dilaksanakan sebagai amanah organisasi. Guna mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus wilayah, penyusunan program, pemilihan ketua umum, hingga penyusunan rekomendasi.

a�?Tetap dilakukan (Muswil XII di KLU),a�? imbuhnya.

Ia juga menambahkan, status perkara di PTUN Jakarta saat ini sedang berjalan dan sudah memasuki sidang pemeriksaan saksi-saksi. Sehingga ia mengimbau pada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka