Ketik disini

Metropolis

Calon Pejabat Wajib Tes Kejiwaan

Bagikan

MATARAM – Para calon pejabat yang ingin melamar menjadi kepala SKPD di Provinsi NTB wajib menjalani tes kejiwaan. Jika tidak, mereka akan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Hal ini ditegaskan Sekretaris Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama NTB, H Fathurrahman, kemarin (1/2). a�?Itu persyaratan secara aturan, di harus sehat jasmani dan rohani,a�? katanya.

Rekomendasi kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Sebab calon pejabat yang dipilih adalah mereka yang sehat sehingga bisa menjalan tugas dengan baik ke depannya. Artinya secara psikologi mereka sehat dan stabil.

Ia menjelaskan, peserta yang boleh mendaftar adalah PNS lingkup Provinsi NTB maupun kabupaten/kota se-NTB, golongan IV/b untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara eselon II.a, golongan IV/a untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara eselon II.b, pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1), berusia maksimal 57 tahun. Sementara pejabat eselon II maksimal berusia 58 tahun.

Selain itu, juga ada persyaratan hasil penilaian kerja minimal baik selama dua tahun terakhir, pernah menduduki jabatan eselon III minimal dua tahun, pernah menduduki jabatan eselon II, mendapat izin tertulis dari atasan langsung seperti bupati atau wali kota, tidak pernah menjalani hukuman berat atau sedang selama lima tahun terakhir, sehat jasmani dan rohani. Bagi pejabat yang pernah menjabat eselon III, dia pernah mengikuti diklat pimpinan III, telah menyerahkan LHKPN dan laporan SPT tahunan.

Hingga saat ini jumlah pejabat yang melamar mencapai 21 orang. Terdiri dari tiga orang pelamar kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuh orang pelamar kepala Dinas Perpusataan, satu orang kepala Biro Administrasi Pembangunan, lima orang kepala Biro Organisasi, tiga orang kepala Biro Kesra, dan 2 orang Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Ia menyebutkan, dari 21 orang pelamar itu 16 orang diantaranya dari internal pemprov. Sedangkan lima orang pejabat dari kabupaten/kota di NTB. Setelah mendaftar, mereka diharapkan segera mengambalikan berkas persyaratan yang dibutuhkan. Mereka bisa mengembalikan sebelum masa pendaftaran ditutup awal Februari ini.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom mengatakan, ia siap untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon kepala Dinas LHK. Sebagai orang yang sudah lama menangani kehutanan, ia tidak akan ragu untuk mendaftar. Tapi apakah lolos atau tidaknya, ia serahkan sepenuhnya kepada proses seleksi. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka