wholesale nfl jerseys Pemprov Gak Boleh Lengah

Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Gak Boleh Lengah

Bagikan

MATARAM – Untuk bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov NTB tidak boleh lengah. Kualitas laporan masih harus terus diperbaiki. Baik laporan keuangan maupun laporan kinerja penggunaan anggaran setiap tahun.

Untuk itu, dibutukan peran aktif dari semua SKPD agar lebih disiplin dalam menyusun laporan, maupun membelanjakan uang negara.

Kepala BPK Perwakilan NTB Wahyu Priyono memaparkan, bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara akan melakukan tiga jenis pemeriksaan. Yakni, pemeriksaan keuangan dalam bentuk laporan, pemeriksaan kinerja pemerintah agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara diselenggarakan secara efektif dan efisien, serta memenuhi sasaran secara efektif.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi. Ketiga yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Wahyu berharap pada tahun-tahun mendatang NTB terus berjuang mempertahankan opini WTP yang sudah didapatkan selama lima tahun berturut-turut. Tanpa adanya kerja sama yang baik dari SKPD, maka pemeriksaan ini tidak akan berjalan baik.

Oleh karena itu, peran serta aktif dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB ini sangat dibutuhkan untuk terus mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD dengan baik, transparan dan sesuai dengan ketentuan.

a�?Sehingga laporan keuangan yang dinilai BPK bisa tetap memperoleh opini WTP,a�? katanya dalam acara rapat koordinasi dengan Pemprov NTB di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, kemarin (1/2).

Rapat bersama semua SKPD ini bertujuan untuk memaparkan tujuan pemeriksaaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama menuju percepatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Gubernur H Muhammad Amin mengatakan, bahwa Pemprov NTB memberi perhatian serius terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kesiapannya. Pemprov bekerja sama dengan BPK dalam menyiapkan segala bahan, data, informasi yang dibutuhkan BPK RI.

Terutama terkait pelaksanaan tugas pemeriksaaan pendahuluan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. a�?Saya minta kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk menyiapkan segala hal dan bahan, data maupun informasi, yang menjadi kebutuhan BPK guna kelancaran proses pemeriksaan,a�? imbuhnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka