Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Bisnis Valuta Asing Harus Berizin

Bagikan

MATARAM – Tanggal 7 April 2017 mendatang, Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang belum berizin untuk mengurus izin operasional. Izin ini diperlukan untuk kepentingan pengawasan.

a�?Berdasarkan peraturan BI, KUPVA BB yang belum berizin memiliki kesempatan untuk segera mengajukan izin paling lambat April,a�? kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Prijono melalui Humas, Hanif Galih Pratama.

Bisnis penukaran valuta asing ini merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli uang kertas asing (UKA) serta pembelian cek pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing.

Salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin, BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Khusus perbankan yang juga membuka layanan ini dipastikan telah memiliki izin di BI.

a�?Yang tercacat jumlah KUPVA BB di NTB ada 13 dan satu penyelenggara transfer dana,a�? tambahnya.

Ia menegaskan bila masih tak berizin maka jumlah KUPVA BB tersebut akan diberi tindakan tegas. BI akan bekerja sama dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), melakukan operasi penertiban.

a�?Ini sesuai dengan ketentuan perizinan tercantum dalam PBI No.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank,a�? tuturnya.

Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya (extraordinary crime).

Untuk itulah, penertiban KUPVA BB dilakukan BI, PPATK, BNN dan Polri khususnya apabila terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba. Kerja sama antara keempat instansi telah tertuang dalam nota kesepahaman.

a�?BI bersama lembaga-lembaga tersebut akan melakukan penertiban terhadap KUPVA BB Tidak Berizin yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik yang berasal dari kejahatan maupun narkoba,a�? tandasnya. (nur/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka