Ketik disini

Metropolis

Bukan Gawat, tapi Sekarat!

Bagikan

MATARAM  –  Laju perusakan hutan seperti tidak terkendali. Akibatnya, hutan di NTB dalam kondisi sekarat.  Peralahan namun pasti, hutan semakin gundul di semua daerah. Jika tidak segera ditangani, maka siap-siaplah NTB akan menerima akibatnya. Bencana banjir dan longsor yang merata menjadi bukti nyata dampak dari kerusakan lingkungan ini. ”Hutan kita tidak gawat lagi, tapi sudah sekarat,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB Lalu Syafi’i.

Menurutnya, kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada bencana alam, tetapi juga berpotensi menjadi bencana sosial. Dan menjadi tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud Hankam) NTB ke depan. Untuk itu dibutuhkan upaya serius dan kerja sama semua pihak untuk mencegah perusakan hutan terus terjadi. Para pelaku perusak hutan harus dilawan. Baginya, mereka yang menjadi pelaku pembalakan liar sudah tidak punya naluri dan hati nurani. Segala macam cara dilakukan, bahkan gerakan mereka sangat rapi. Tidak hanya melibatkan orang kecil, tetapi juga melibatkan perusahaan pemilik modal.

Total luas hutan Provinsi NTB 1.071.722,83 hektare (ha). Terbagi menjadi hutan lindung seluas 449.141,35 Ha atau 41,91 persen; hutan produksi seluas 448.946,08 Ha atau 41,89 persen; dan hutan konservasi seluas 173.636,40 Ha atau 16,20 persen.

Dari total hutan ini, terdapat lahan kritis seluas 578.645,97 Ha. Terdiri dari lahan yang sangat kritis sekitar 23.218,61 Ha; kritis kurang lebih 154.358,31 Ha; dan agak kritis sekitar 401.069,05 Ha.

Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 ha atau sekitar 13,19 persen. Tidak heran, kondisi ini membuat intensitas bencana banjir dan longsor semakin tinggi di sejumlah daerah. Kerugian pun mencapai ratusan juta hingga menyentuh angka triliun pada kasus banjir Bima.

Kondisi ini diperparah dengan cuaca yang ekstrem di bulan Februari ini. Banjir dan longsor diperkirakan masih akan melanda sebagian wilayah NTB. Selain mengambil langkah antisipasi, penanganan hutan juga perlu menjadi perhatian.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom mengatakan, tidak bisa dibantah lagi, kerusakan alam ini membuat warga mengalami kerugian besar dengan berbagai bencana yang terjadi. Tidak hanya hutan, daerah-daerah penyangga di bagian hulu sudah rusak parah, yakni sekitar 436 ribu hektare lebih. Pemerintah sulit mengintervensi sebab lahan penyangga ini dikuasai warga.

Sementara longsor terjadi biasanya di luar kawasan hutan. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penggalian dan penebangan pohon berlebihan di daerah tebing. Akibatnya ketika hujan terjadi tanah tidak kuat menahan beban air sehingga terjadi longsor. Aktivitas penambangan liar juga membuat longsor mudah terjadi, baik pengerukan pasir batu di sungai, hingga penambangan emas rakyat yang membuat gunung bolong-bolong. ”Ini yang sulit dikendalikan,” katanya.

Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB Ridha Hakim menambahkan, kerusakan hutan saat ini sudah sangat parah, baik hutan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sekarang ini salah satu penyebab banjir adalah kemampuan daerah hulu menyimpan air sudah sangat buruk. Sehingga air terus dibuang ke hilir tanpa disimpan. Untuk itu, tutupan hutan harus dipertahankan minimal 30 persen. Sementara tutupan hutan di Lombok hanya 19 persen, sementara Pulau Sumbawa lebih parah lagi tutupan hutan hanya tersisa 17-18 persen. Idealnya Lombok butuh 40 persen tutupan hutan dan Sumbawa 30 persen agar fungsi ekosistem bisa berfungsi normal. Baginya, hal ini mencermikan kondisi lingkungan NTB yang sangat-sangat kritis.

”Ini situasi yang menurut saya sudah sangat gawat,” katanya. (ili/r7)

-Laju perusakan hutan seperti tidak terkendali. Akibatnya, hutan di NTB dalam kondisi sekarat.  Peralahan namun pasti, hutan semakin gundul di semua daerah. Jika tidak segera ditangani, maka siap-siaplah NTB akan menerima akibatnya. Bencana banjir dan longsor yang merata menjadi bukti nyata dampak dari kerusakan lingkungan ini. ”Hutan kita tidak gawat lagi, tapi sudah sekarat,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB Lalu Syafi’i.

Menurutnya, kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada bencana alam, tetapi juga berpotensi menjadi bencana sosial. Dan menjadi tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud Hankam) NTB ke depan. Untuk itu dibutuhkan upaya serius dan kerja sama semua pihak untuk mencegah perusakan hutan terus terjadi. Para pelaku perusak hutan harus dilawan. Baginya, mereka yang menjadi pelaku pembalakan liar sudah tidak punya naluri dan hati nurani. Segala macam cara dilakukan, bahkan gerakan mereka sangat rapi. Tidak hanya melibatkan orang kecil, tetapi juga melibatkan perusahaan pemilik modal.

Total luas hutan Provinsi NTB 1.071.722,83 hektare (ha). Terbagi menjadi hutan lindung seluas 449.141,35 Ha atau 41,91 persen; hutan produksi seluas 448.946,08 Ha atau 41,89 persen; dan hutan konservasi seluas 173.636,40 Ha atau 16,20 persen.

Dari total hutan ini, terdapat lahan kritis seluas 578.645,97 Ha. Terdiri dari lahan yang sangat kritis sekitar 23.218,61 Ha; kritis kurang lebih 154.358,31 Ha; dan agak kritis sekitar 401.069,05 Ha.

Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 ha atau sekitar 13,19 persen. Tidak heran, kondisi ini membuat intensitas bencana banjir dan longsor semakin tinggi di sejumlah daerah. Kerugian pun mencapai ratusan juta hingga menyentuh angka triliun pada kasus banjir Bima.

Kondisi ini diperparah dengan cuaca yang ekstrem di bulan Februari ini. Banjir dan longsor diperkirakan masih akan melanda sebagian wilayah NTB. Selain mengambil langkah antisipasi, penanganan hutan juga perlu menjadi perhatian.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom mengatakan, tidak bisa dibantah lagi, kerusakan alam ini membuat warga mengalami kerugian besar dengan berbagai bencana yang terjadi. Tidak hanya hutan, daerah-daerah penyangga di bagian hulu sudah rusak parah, yakni sekitar 436 ribu hektare lebih. Pemerintah sulit mengintervensi sebab lahan penyangga ini dikuasai warga.

Sementara longsor terjadi biasanya di luar kawasan hutan. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penggalian dan penebangan pohon berlebihan di daerah tebing. Akibatnya ketika hujan terjadi tanah tidak kuat menahan beban air sehingga terjadi longsor. Aktivitas penambangan liar juga membuat longsor mudah terjadi, baik pengerukan pasir batu di sungai, hingga penambangan emas rakyat yang membuat gunung bolong-bolong. ”Ini yang sulit dikendalikan,” katanya.

Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB Ridha Hakim menambahkan, kerusakan hutan saat ini sudah sangat parah, baik hutan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sekarang ini salah satu penyebab banjir adalah kemampuan daerah hulu menyimpan air sudah sangat buruk. Sehingga air terus dibuang ke hilir tanpa disimpan. Untuk itu, tutupan hutan harus dipertahankan minimal 30 persen. Sementara tutupan hutan di Lombok hanya 19 persen, sementara Pulau Sumbawa lebih parah lagi tutupan hutan hanya tersisa 17-18 persen. Idealnya Lombok butuh 40 persen tutupan hutan dan Sumbawa 30 persen agar fungsi ekosistem bisa berfungsi normal. Baginya, hal ini mencermikan kondisi lingkungan NTB yang sangat-sangat kritis.

”Ini situasi yang menurut saya sudah sangat gawat,” katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka