Ketik disini

Headline Politika

KPU Jamin Transparan

Bagikan

MATARAM – Komisi Pemungutan Umum (KPU) NTB menjamin keterbukaan dan transparansi dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2018. KPU akan membuka dan mengumumkan kepada publik semua tahapan pilkada. Tahapan yang dimaksud adalah berkas dokumen pencalonan bakal calon kepala daerah sebagai persyaratan pendaftaran diri di KPU.

“Berkas dokumen pendaftaran bakal calon kepala daerah akan kita umumkan kepada publik,” kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori, kemarin (3/2).

Dengan demikian, publik akan mengetahui terkait semua identitas bakal calon kepala daerah tersebut. Sehingga dapat meminimalisasi komplain atau gugatan sengketa yang acap kali terjadi usai pilkada.

“Supaya tidak ada komplain setelah pilkada selesai mengenai persyaratan calon. Makanya, seluruh dokumen pencalonan kita diumumkan ke publik,” ujarnya.

Apa saja dokumen tersebut? Misalnya, dokumen pendidikan pasangan calon, seperti ijazah akan diumumkan ke publik. Begitu juga dengan keterangan tentang calon yang pernah menjadi narapidana dalam kasus tertentu.

“Kalau soal napi pengumuman wajib dan calon sendiri yang mengumumkan. Kalau diusulan kita, KPU yang mengumumkan,” katanya.

Mantan Ketua GP Ansor NTB itu menilai, ketika KPU mengumumkan ke publik, mayarakat bisa merespons, menilai, dan memberikan masukan-masukan terkait dokumen pencalonan paslon tersebut. KPU, lanjutnya, juga akan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait calon yang bersangkutan. “Misalnya, masyarakat punya informasi, dia (calon, Red) gak pernah sekolah kok, dia kan ini pernah dipenjara. Kita bisa menindaklanjuti pada saat pencalonan,” ungkapnya.

Setelah dokumen pencalonan diumumkan dan ada informasi tambahan publik, KPU akan melakukan verifikasi ke instansi yang mempunyai otoritas. Verifikasi dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran informasi dari publik.

Selain itu, KPU juga akan membeberkan daftar tim kampanye balon kada. Selain itu, KPU akan lebih awal mengumumkan kepada publik terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Diharapkan, dengan lebih awal diumumkan LHKPN tersebut pihaknya bisa memperoleh berbagai informasi maupun masukan dari masyarakat terkait harta kekayaam dimiliki balon kada tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan dari balon kada tersebut akan menjadi pertimbangan KPU, sebelum menetapkan bakal calon menjadi calon kepala daerah.

“Jadi berbagai kemungkinan celah untuk komplain atau gugatan usai pilkada kita minimalisir,” jelas Aksar.

Dengan ada transparansi dan akuntabilitas dokumen pencalonan balon kada, semata-mata agar publik bisa mengetahui secara lebih lengkap terkait figur atau tokoh dari pemimpin kepala daerah ke depan. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi terkait balon kada itu.

“Publik harus tahu secara lengkap terkait balon kada atau pemimpin mereka ke depan,” tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka