Ketik disini

Metropolis

Pemprov Minta Toko Modern Dikurangi

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB kembali meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di NTB mengurangi izin toko modern. Terutama yang masuk hingga ke kampung-kampung. Hal ini dibutuhkan agar toko-toko milik warga tidak mati. ”Kita minta ditinjau ulanglah supaya jangan terlalu banyak,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Chairul Mahsul, kemarin (3/2).

Sebelumnya, permintaan untuk membatasi jumlah outlet toko modern diminta Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dalam rapat koordinasi dengan kabupaten/kota se-NTB Januari lalu. Menurut, Chairul Mahsul, jumlah outlet toko modern saat ini sudah cukup banyak di NTB. Bahkan menyebar di beberapa kabupaten kota.

Menurutnya, pemerintah sangat terbuka dengan keberadaan investor tersebut. Tetapi perlu juga dijaga keseimbangan bisnis, supaya ekonomi kerakyatan tetap berjalan.  Di mana Pemprov NTB saat ini tengah berupaya menekan tingkat kesenjangan yang saat ini berada di angka 0,359 gini ratio, atau kesenjangan antara kaya dan miskin. Tapi hal ini sangat tergantung dari pemda kabupaten kota selaku pihak yang mengeluarkan izin. ”Kuncinya ada di sana (pemkab/pemkot), teken (izin) retail modern ada di kabupaten/kota,” katanya.

Ia juga berharap, keberadaan toko modern juga harus mampu mengakomodir produk-produk lokal. Tapi karena mereka memiliki skala usaha besar secara nasional, tidak mudah memasuk barang ke sana. Untuk itu, pemerintah melalui dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi harus benar-benar menyiapkan produk UKM yang bisa dipasarkan melalui toko modern yang ada. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka