Ketik disini

Metropolis

Sistemik Menyerang Islam

Bagikan

MATARAM – Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) beraksi keras terhadap perlakuan kasar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada KH Ma’ruf Amin yang merupakan saksi dalam sidang kasus penistaan agama, Selasa (31/1). Perlakuan Ahok dan penasehat hukumnya pada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dinilai PBNW membuktikan adanya serangan sistemik pada Islam.

Reaksi keras PBNW tersebut tertuang dalam pernyataan sikap yang dipublikasikan kemarin. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua Umum Dewan Tanfiziyyah PBNW TGB HM Zainul Majdi dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfiziyyah PBNW TGH Hasanain Juaini tersebut berisi empat butir, dan pada butir keempat secara khusus menyoroti soal kasus Ahok.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ahok bersama pengacara mencecar Ma’ruf dengan pernyataan dan pertanyaan yang mendiskreditkan tokoh NU itu. Bahkan, sempat muncul ancaman untuk melaporkan Ma’ruf ke pihak berwenang. Meski kemudian hal itu diklarifikasi oleh Ahok.

Dalam pernyataan PBNW kemarin, secara tegas ormas Islam ini menyebut tindakan Ahok dan penasehat hukumnya adalah tindakan tidak senonoh dan merupakan penistaan yang berbahaya. Mengingat KH Maa��aruf Amin adalah ulama Islam, Ketua Umum MUI, dan sekaligus Rais Aam Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). a�?Ini merupakan salah satu bukti serangan sistemik terhadap Islam,a�? tegas pernyataan tersebut.

Atas apa yang terjadi tersebut, PBNW menyatakan saat ini telah terjadi kegelisahan tak terperi di umat Islam. Sehingga dikhawatirkan akan memecah belah persatuan serta dapat meluas menjadi gangguan bagi kondusivitas sosial.

Sehingga PBNW menyerukan agar umat Islam selalu mewaspadai berbagai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam serta para ulamanya. Juga meningkatkan diri, masyarakat dan organisasi sehingga selalu siap siaga memberikan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Umat juga Berpegang teguh kepada Ajaran Agama, Konstitusi Negara seta para ulama dan pemimpin umat. Dan yang paling penting memelihara ukhuwah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

a�?NKRI adalah karya dan sumbangan besar para ulama bangsa Indonesia. Karenanya wajib dipertahankan selama hayat di kandung badan,a�? demikian pernyataan tersebut.

Sementara itu, terpisah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa timur belum bisa menerima perlakuan kasar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma’ruf Amin. PWNU Jatim menganggap hal itu sebagai kategori hate speech/ujaran kebencian.

Tuntutan itu disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah. Tuntutan itu disampaikan setelah mereka menggelar rapat tertutup dengan seluruh pengurus tanfidziyah, pengurus syuriah, dan ulama se-Jatim.

“Kami menyesalkan perlakuan Basuki Tjahaja Purnama bersama tim pengacaranya kepada KH Ma’ruf Amin,” kata Mutawakkil dalam konferensi pers kemarin (3/2). Namun dia mengingatkan agar warga NU jangan dulu terpancing emosi. Tetap dalam satu komando.

PWNU Jatim menyuarakan lima sikap. Pertama, mengajak seluruh warga NU mengutamakan stabilitas dan persatuan nasional. Selanjutnya, PWNU menegaskan kekecewaan terhadap sikap kasar dan sarkastik Ahok beserta tim pengacaranya dalam persidangan penistaan agama Senin lalu.

Pada poin ketiga pernyataannya, PWNU Jatim mendesak pihak berwajib mengusut Ahok dan tim pengacaranya. “Ucapan Ahok dan tim pengacaranya secara nyata telah melanggar undang-undang hate speech/ujaran kebencian,” demikian bunyi pernyataan PWNU Jatim.

Pada poin keempat, PWNU Jatim mendesak agar pihak berwajib segera memproses pihak yang melakukan penyadapan, jika tengara yang muncul dalam persidangan memang dilakukan. “Menginstruksikan seluruh warga NU se-jatim agar tetap dalam satu barisan dan komando,” demikian bunyi poin kelima.

Mutawakkil menegaskan bahwa pernyataan sikap kemarin telah melalui diskusi panjang. Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, itu menyatakan telah melakukan klarifikasi pada Pengurus Besar NU (PBNU) di Jakarta terkait dinamika tersebut.

Soal kabar bahwa Ma’ruf Amin memaafkan Ahok, Mutawakkil belum sepenuhnya percaya. “Ada juga berita yang sampai pada kami, belum pernah KH Ma’ruf menyampaikan menerima maaf,” katanya.

Menurut Mutawakkil, Jatim merupakan tempat lahir NU, basis NU, serta barometer NU di seluruh dunia. Sehingga penting untuk menujukkan ketegasan. Hal ini tentunya dinantikan oleh masyarakat nahdliyyin. Dalam agama Islam, jika terjadi ketidakharmonisan, kesalahapahaman, dan ketersinggungan pada seseorang, maka jalan terbaik adalah memaafkan. “Tapi ini bukan lagi urusan person, beliau adalah simbol NU,” katanya.

Mutawakkil menambahkan, PWNU Jatim, tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Terutama kondusivitas Jatim. Namun, tetap harus ada penegasan dengan bentuk tuntutan pada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini sampai tuntas.

PWNU dalam waktu dekat juga akan mengintensifkan kegiatan kerohanian seperti pengajian dan istigosah sebagai upaya spiritual untuk memohon agar situasi segera membaik.

Tanggapan Wapres

Di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik keras tindakan Ahok. JK menuturkan seorang pemimpin atau pejabat publik itu hendaknya jangan terlalu sering meminta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti sering pula membuat kesalahan.

“Dengan kejadian kemarin, coba, sudah beberapa kali Ahok terpaksa minta maaf? Berarti dia tidak hati-hati, bisa buat kesalahan,” ujar JK dengan nada tinggi di kantor wakil presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin (3/2).

Kejadian di persidangan itu kata Wapres akan berdampak pada pilkada. Terutama soal elektabilitas Ahok. “Akan berakibat kepada keterpilihan. Pasti ada akibatnyalah,” imbuh dia.

Sementara itu, terkait digaan penyadapan, Wapres mengaku terkejut. Apalagi ada pernyataan dari kuasa hukum Ahok yang tahu Ketua umum MUI Kyai Ma’ruf Amin menelepon pukul 10.16. “Pakai menit lagi dan isinya. Tentu ada keyakinan pengetahuan tentang telepon itu,” ujar JK.

Meskipun, JK tidak tahu pasti apakah telepon itu dari hasil sadapan atau dari sumber lain. Sebab, bisa juga dapat dari laporan atau kesaksian dari orang yang bicara di dekat mereka. “Tapi biarlah polisi mencari tahu tentang ini,” tambah dia.

Pada saat yang sama, Wapres juga menanggapi keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah pilkada serentak pada pertengahan Februari.

“Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari, red) lah supaya jangan menjadi isu politik,” ujar JK.

Dia beralasan saat ini situasi politik sedang panas. Nah, setelah pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta selesai situasi diharapkan semua pihak lebih tenang. “Saya kira presiden Pak Jokowi pasti menerimanya (SBY, red),” tegas dia.

Pada 1 November 2016 lalu, JK bertemu dengan SBY di rumah dinas Wakil Presiden jalan Diponegoro. Di hari yang sama, SBY juga bertemu Menkopolhukam Wiranto. Pertemuan tersebut hanya tiga hari sebelum aksi damai 4 November 2016 atau aksi damai bela Islam 411.

JK menuturkan secara pribadi punya hubungan yang baik dengan SBY. Tapi, dia menuturkan tentu posisi wapres sebagai orang kedua di pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan secara total. “Karena itu keinginan beliau (SBY, Red) untuk ketemu presiden wajar juga,” kata dia.

Sementara Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa percakapan yang dijadikan bukti oleh kuasa hukum Ahok itu diajukan ke majelis hakim. Karena itu, Hakim yang akan menentukan apakah bukti itu memiliki akurasi yang baik dan sebagainya. a�?Hakim yang menilai ya apakah buktinya juga benar,a�? paparnya.

Perlu diketahui, semua yang terjadi di persidangan tentunya dikuasai hakim. Hakim yang akan menentukan, apakah pertanyaan boleh diajukan atau tidak. Bahkan, soal bukti itu legal atau tidak juga hakim.a�?Hakim yang bisa menginstruksikan jaksa memproses bila ada informasi yang tidak benar dan bukti yang tidak benar,a�? ungkapnya.

Karena itu, Polri akan menelusuri dan mengamati persidangan, sehingga nantinya semua informasi itu benar-benar fakta atau tidak. Apa yang disampaikan mantan presiden SBY juga akan dijadikan tambahan informasi yang akan didalami kepolisian. a�?Yang terjadi dalam persidangan itu menjadi masukan untuk Polri dan dari Pak SBY juga,a�? ungkapnya.

Selain mengamati sidang, Polri juga memiliki cara tersendiri untuk memastikan kebenaran terjadinya penyadapan. Ada taktik dan teknik yang dilakukan kepolisian, namun tidak bisa disampaikan seutuhnya. Yang pasti semua sedang mencari kebenarannya.

a�?Semua informasi yang beredar kita simpan dan assessment dilakukan untuk melihat bagaimana validitasnya informasi tersebut. Benarkah penyadapan atau bukan, tentu perlu dinilai,a�? tegasnya. (kus/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka