Ketik disini

NASIONAL

Kita Semua Bisa Disadap!

Bagikan

Kerja-kerja intelijen mencuat seiring pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang menduga dirinya disadap. Saat ini ternyata teknologi untuk melakukan penyadapan, seperti di film James Bond berkembang begitu pesat. Penyadapan hampir tidak mungkin diantisipasi. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia ini, bisa disadap dalam waktu yang bersamaan.

Kasus dugaan penyadapan ilegal belum pernah berakhir dengan penanganan hukum yang serius. Kasus itu menguap begitu saja seiring dengan memudarnya isu tersebut.

Padahal, penyadapan ilegal punya konsekuensi hukum yang berat. Ancaman hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda maksimal Rp 800 juta sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tapi, track record kasus dugaan  penyadapan ilegal selama ini belum ada yang sampai ruang pengadilan. Meskipun, intersepsi itu bukan delik aduan.

Isu penyadapan selama ini hanya heboh sebentar lantas menghilang tanpa penanganan hukum yang jelas. Sebut saja kasus dugaan penyadapan yang diderita oleh Joko Widodo yang menjabat gubernur DKI Jakarta pada akhir 2013. Kasus yang diungkapkan pertama kali oleh Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat Sekjend PDI Perjuangan itu berakhir dengan simpang siur.

Pada saat itu, banyak pula politisi yang menganggap isu penyadapan terhadap Jokowi itu bagian dari meningkatkan citra dia. Jokowi menanggapi santai dan tidak berniat melaporkan temuan tiga alat sadap di rumah dinas gubernur DKI Jakarta itu. Penegak hukum pun tidak menanggapi serius kasus tersebut.

Yang juga heboh adalah kasus papa minta saham pada November 2015. Kasus itu muncul dari laporan Sudirman Said yang menjabat Menteri ESDM saat itu melaporkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Bukti yang dibawa adalah transkip percakapan, yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, minta saham PT Freeport Indonesia.

Kasus tersebut lebih banyak bergulir di panggung politik yang membuat Setnov mengundurkan diri. Tapi, dia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang rekaman ilegal tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Singkat cerita, gugatan Setnov dikabulkan.

Setnov pun kini kembali menduduki kursi ketua DPR. Bagaimana dengan dugaan perekaman yang ilegal yang muncul dalam perkara tersebut? Tidak mendapatkan perhatian.

Saat kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan punya bukti percakapan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dalam persidangan ke-8, Selasa (31/1) dugaan penyadapan muncul. Sebab, pengacara menyebutkan jam dengan detail menit yakni pukul 10.16.

Isi pembicaraan pun disebutkan dua hal; permintaan agar pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diterima di kantor PBNU dan permintaan agar MUI segera pengeluarkan fatwa terhadap penistaan agama. Isi yang detail itu memperkuat dugaan.

Setelah SBY menggelar jumpa pers dan mendesak pengusutan dugaan penyadapan itu pada Selasa (1/2), hingga kemarin (5/2) belum ada langkah signifikan dari kepolisian. Penegak hukum berdalih masih mencermati kasus tersebut.

Pengamat Hukum Margarito Kamis menuturkan selama ini memang ada kesan kasus penyadapan itu tidak pernah tuntas diusut. Meskipun ancaman hukumanya termasuk cukup berat dengan penjara maksimal 10 tahun. ”Dulu Jokowi juga pernah disadap. Tapi (kasus penyadapan ilegal, Red) dibiarkan, sekarang muncul lagi,” ujar dia kemarin (5/2).

Polisi bisa berangkat dari pernyataan kuasa hukum yang memiliki bukti saat persidangan. Mereka bisa memeriksa kuasa hukum Ahok dan menanyakan bukti-bukti yang dimiliki itu. Bila bukti tersebut adalah transkip percakapan, patut diduga itu adalah hasil sadapan yang ilegal.

“Polisi tidak punya alasan sedikit pun untuk tidak mengusut. Ini bukan delik aduan, ancaman hukumannya signifikan,” tambah pria kelahiran Ternate itu.

Jangan sampai masyarakat menilai polisi atau penegak hukum gamang dalam pengusutan dugaan intersepsi itu. Lantas memunculkan persepsi dugaan intervensi dalam pengusutan kasus hukum. “Kalau menunggu lama cukup alasan untuk dianggap ada backup politik,” ujar dia.

Dia mengingatkan pula kasus intersepsi itu adalah masalah yang serius. Di Amerika Serikat pernah ada skandal watergate yang membuat Presiden Richard Nixon mengundurkan diri karena diduga menyadap lawan politiknya. Maka, Margarito pun mendorong kasus tersebut diangkat menjadi hak angket di DPR yang sekarang digulirkan. ”Kali ini saya berharap DPR tegas terhadap orang-orang kepala batu,” jelas dia.

Peneliti Senior LIPI bidang Politik Siti Zuhro menuturkan penggunaan hak angket dan hak-hak lain oleh DPR untuk mendalami dugaan kasus penyuapan itu merupakan hal yang wajar. Tapi dia menuturkan akan lebih baik hak angket itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Bukan secara parsial membahas satu hal saja.

“Ada banyak isu soal dugaan makar dan isu penyadapan. Itu bisa masuk pembangunan kualitas hukum,” ujar dia.

Kasus dugaan penyadapan itu memang perkara hukum. Tapi, bisa berimbas pula ke politik. Sebab, bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Khususnya soal privasi warga dalam percakapan via telepon. ”Jangan sampai nanti dianggap semerawut penegakan hukum,” tambah dia.

Siti mengungkapkan penyadapan itu sangat sensitif bagi masyarakat. Sebab, penyadapan itu sama halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia untuk punya privasi. ”Demokrasi melarang kesewenang-wenangan pelanggaran hak masyarakat,” tambah dia.

Terpisah, Kuasa Hukum Ahok Tommy Sihotang menuturkan bahwa sejak awal tidak yang mengatakan telah terjadi penyadapan. Justru yang menghebohkan terjadi penyadapan adalah SBY. Tim kuasa hukum pun membuka opsi untuk menghadirkan SBY dalam persidangan untuk memperjelas duduk perkara kasus tersebut.

Dia menuturkan tidak sulit memanggil SBY ke pengadilan lantaran dia bukan presiden lagi. ”Dia (SBY, Red) kan sudah warga negara biasa. Dipanggil hakim harus hadir,” ujar Tommy usai diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/2).

Tommy pun sepakat dengan pembentukan hak angket untuk mengusut dugaan penyadapan tersebut. Tapi, menurut dia orang pertama yang harus diperiksa adalah SBY. ”Pak SBY sebagai orang pertama yang mengatakan ada penyadapan. Mainkan saja angket itu,” tegas Tommy.

Usulan Hak Angket

Sesuai UU 17/2014 tentang MD3, hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Demokrat Roy Suryo menuturkan, saat ini memang sedang ada penggalangan suara untuk mewujudkan penggunaan hak angket itu. Tapi, pengusulan tersebut masih bergulir terus. ”Sedang diupayakan terus,” ujar dia.

Tak hanya Fraksi Demokrat, upaya menggulirkan hak angket DPR juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, usul hak angket penyadapan yang digagas Fraksi Partai Demokrat sudah tepat.

“Kami akan berupaya menjelaskan dan mengajak fraksi yang lain menggunakan hak sebagai pengawas itu. Saya kira mereka akan yakin,” ujarnya setelah menghadiri peluncuran buku Trimedya Panjaitan di Grand Sahid, Jakarta, kemarin (5/2).

Fahri mengatakan, hak angket tersebut tidak hanya bertujuan mengupas kasus yang terjadi di persidangan Ahok. Itu juga akan menelisik fenomena sadap-menyadap secara umum. “Ini bagus buat pemerintah. Membersihkan jaring-jaring informasi pemerintah dari pihak luar,” imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah harus belajar dari kasus penyadapan di Amerika yang melibatkan mantan anggota National Security Agency (NSA) Edward Snowden. Hingga sekarang, kasus tersebut menjadi skandal besar. Sebelum hal itu terjadi, diperlukan upaya untuk membicarakan persoalan penyadapan di Indonesia melalui pintu masuk hak angket.

Upaya tersebut sekaligus untuk memastikan keamanan negara dari ancaman aksi serupa oleh pihak asing. “Saya kira negara tetangga kita sedang menyadap kita juga. Ini yang harus kita temukan,” imbuhnya. Jika hal tersebut dibiarkan, dia khawatir semua rahasia negara bocor dan itu bisa berdampak kepada kerugian Indonesia.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, hingga saat ini, Fraksi PDIP maupun fraksi koalisi partai pendukung pemerintah belum mendapat usul secara resmi dari Fraksi Partai Demokrat. “Mungkin mereka sedang menyusun konsepnya,” ujarnya.

Namun, terkait sikap terhadap usul itu, PDIP mengisyaratkan penolakan. Alasannya, belum ada alasan kuat untuk menggunakan hak tersebut. Sebab, pemerintah maupun kuasa hukum Ahok sudah mengklarifikasi tidak ada aksi penyadapan. “Kan biasa pengacara nanya itu benar atau tidak saat persidangan. Lalu, ada pihak yang menyimpulkan penyadapan,” imbuhnya. Kalau dalam perjalanannya mayoritas fraksi berubah sikap, pria asal Medan itu menegaskan kesiapannya.

Metode Penyadapan

Terpisah, Pakar Kriptografi sekaligus Chairman Communicationg and Information System Security Center (CISSReC) Pratama Pershada menuturkan, metode penyadapan yang berkembang saat ini ada dua, yakni lawful interception dan tactical interception. Keduanya menyadap dengan prosesi yang berbeda, tapi pada dasarnya mengambil semua data handphone.

“Kalau lawful interception ini berkerjasama dengan perusahaan provider,” tuturnya.

Prosesnya lawful interception, lanjutnya, penegak hukum bekerjasama dengan provider dengan memasang server dan sejumlah peralatan. Lalu, nomor handphone yang menjadi target dimasukkan ke alat tersebut dan semuanya bisa terekam. “Bisa 10 nomor handphone, 100 dan bahkan seribu orang,” paparnya.

Yang berbahaya itu, sama sekali tidak ada batasan kapasitas untuk peralatan tersebut. Orang ratusan juta se-Indonesia ini juga bisa disadap dalam waktu bersamaan. ”Batasan untuk itu tidak ada, peralatan bisa mengantisipasinya,” terangnya.

Selanjutnya, memang perusahaan provider hanya memiliki call data recorder yang mendata history dari penggunaan telepon. Sehingga, tidak mengetahui isinya, namun sekarang ini sudah ada IP Data Recorder,” terangnya.

Dengan IP Data Recorder ini penggunaan handphone, seperti telepon, SMS, chatting dengan aplikasi, membuka aplikasi tertentu dan membuka Facebook itu juga ketahuan. Semua data itu terambil dalam server dalam bentuk folder-folder tersendiri.

“Semua terangkat tanpa terkecuali. Penegak hukum kalau menyadap dengan cara satu ini harus bekerjasama dengan semua provider ya,” paparnya.

Kalau lawful interception ini harus dengan provider, tapi tachtical interception prosesnya berbeda. Setidaknya, saat ini ada tiga tachtical interception, yakni aktif, pasif dan hybrid. Untuk yang aktif ini seperti alat sadap portabel yang penyadapannya terbatas jaraknya, sehingga harus mendekati target penyadapan.

“Misalnya yang disadap gedung DPR, maka harus mendatangi lokasi. Misal di tempat parkir gedung DPR, jaraknya sekitar satu hingga lima km dari target,” tuturnya.

Bendanya dengan lawful, tactical interception yang aktif ini sama sekali tidak memerlukan atau memasukkan nomor handphone. Yang artinya, semua handphone yang berada pada radius alat sadap ini akan terambil datanya.

“Tidak hanya handphone yang sedang digunakan menelepon atau beraktivitas. Handphone yang tidak digunakan pun datanya otomatis terambil. Sebab, alat ini seperti fake BTS atau BTS palsu,” ujarnya.

Handphone, lanjutnya, sistem kerja sinyalnya secara otomatis mencari sumber sinyal terkuat. Alat sadap aktif ini kerjanya seperti menyaru sumber sinyal yang kuat, sehingga handphone akan otomatis memilih alat sadap tersebut. ”Saat data diambil, kegiatan lain juga bisa dilakukan. yakni, memanipulasi telepon, pesan singkat dan sebagainya,” jelasnya.

Manipulasi itu misalnya menelepon dengan menggunakan nomor telepon yang disadap atau pesan singkat yang dikirim pemilik handphone diubah isinya. ”Manipulasi bisa dilakukan karena telepon dan pesan singkat ini masuk ke alat sadap terlebih dahulu, baru kemudian diforward ke BTS asli. Kelemahan aktif ini hanya terbatas radiusnya dan jumlah BTS- nya hanya 6 atau 12 channel,” paparnya.

Selanjutnya, pasif tactical itu alatnya juga portable hanya perbedaannya dengan yang aktif adalah tidak bisa memanipulasi telepon dan pesan singkat. Tapi, kelebihannya ada pada radius penyadapan yang sangat jauh, plus dengan 260 channel BTS. ”Semua data masuk dulu, analisa dilakukan belakangan,” terangnya.

Untuk yang hybrid, merupakan kombinasi dari alat sadap aktif dan pasif. Dia menuturkan, bisa melakukan manipulasi dan radiusnya jauh, plus dengan channel yang sangat banyak. “Tapi, yang ini harganya sangat mahal, biasanya lebih banyak yang memiliki lawful dari pada hybrid,” tuturnya.

Semua itu teknologi penyadapan yang cukup tinggi. Namun ada juga ghost phone yang sudah beredar di pasar umum. Cara kerjanya dengan alat yang dipasang kartu telepon dengan dimasukkan nomor hanpdhone tertentu. ”Bila ada suara di sekitar alat itu, maka alat itu otomatis menelepon ke handphone yang tersimpan di kartu tersebut,” paparnya.

Namun, lanjutnya, penyadapan itu dilakukan terbatas di ruangan tertentu, tidak menyadap komunikasi handphone. Sehingga, hanya pembicaraan dengan orang lain secara langsung saja yang bisa disadap. ”Mirip seperti global positioning system (GPS) untuk kendaraan yang juga bisa melacak posisi dan mendengar suara sekitar,” ungkapnya.

Dari semua teknik penyadapan itu, memang bisa diantisipasi dengan enkripsi atau penyandian berupa softwar, hardware dan sebagainya. Sehingga, memang bisa disadap, tapi tidak terbaca pesannya atau teleponnya. ”Ya, antisipasinya, tapi sebenarnya penyadapan di Indonesia ini sangat lemah, baik regulasi dan pengawasan,” paparnya.

Kelemahan itu bisa dilihat bila penegak hukum meminta izin pengadilan untuk bisa menyadap seseorang, bagaimana cara pengawasan pengadilan terhadap penyadapan tersebut. “Pengadilan memberikan izin, tapi tidak bisa mengawasi. Yang diizinkan itu tiga orang untuk disadap, tapi kalau penegak hukum menyadap lebih banyak, biasa apa pengadilan,” ungkapnya.

Maka, penting untuk bisa memperbaiki regulasi yang mengakomodir pengawasan dan penggunaan alat sadap. Yakni, dengan membuat regulasi untuk membuat semacam lembaga pusat interception di Indonesia. ”Lembaga itulah yang menjadi satu-satunya lembaga yang menyadap,” ujarnya.

Penegak hukum dengan izin pengadilan meminta lembaga pusat interception untuk menyadap. Setelah dipinjamkan alat menyadap itu, maka pegekan hukum baru bisa menyadap. ”Kalau penegak hukum menyadap orang melebihi izin, maka akan ketahuan dari data yang ada di alat penyadapan. Dalam sistem sudah terekam berapa orang yang disadap,” paparnya.

Dengan pusat interception tersebut maka privasi masyarakat Indonesia juga akan terlindungi. Sehingga, penyadapan yang dilakukan penegak hukum itu juga bisa terukur, kalau ada pelanggaran juga ketahuan. “Kalau sekarang penegak hukum bila tidak menyadap, kita bisa apa,” jelasnya. (idr/jun/far/fat/JPG/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka