Ketik disini

Headline Metropolis

Lahan Telantar Akan Diambil Alih

Bagikan

MATARAM – Bagi para pemilik lahan telantar sebaiknya harus segera memanfaatkan tanah yang dimiliki saat ini. Karena, pemerintah berencana untuk mengambil alih lahan tersebut dan akan dibagi-bagikan kepada mereka yang bersedia mengelolanya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Chairul Mahsul mengatakan, pernyataan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil beberapa waktu lalu memberikan sinyal positif bagi pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah berencana mengambil alih tanah-tanah yang sengaja ditelantarkan pemiliknya.

a�?Akan ditarik menjadi tanah negara atau diredistribusi, itu ada statement minggu kemarin dari Menteri Agraria,a�? kata Chairul Mahsul.

Kebijakan ini nanti sepenuhnya akan diatur oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Lahan-lahan tersebut akan didisrtibusikan kepada mereka yang sanggup mengelolanya. Tujuannya agar lahan tersebut tidak telantar lagi dan bisa memberikan nilai lebih bagi masyarakat.

Data Biro Administrasi Pembangunan NTB menunjukkan, luas lahan yang ditelantarkan para investor di NTB mencapai 21.467,675 hektare. Terdiri dari 1,6 ribu hektare yang memiliki HGB; 16 ribu hektare memiliki HGU; dan lahan terlantar yang memiliki hak pakai seluas 155 hektare. Sementara tanah telantar yang sudah memiliki izin seluas 3,1 ribu hektare.

Jumlah tanah telantar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 di Lombok Barat ada 36 ribu hektare tanah yang dikuasi empat perusahaan. Di Lombok Tengah 10,9 ribu hektare yang dikuasai 1 perusahaan. Tahun 2015 ditemukan 9,17 hektare tanah telantar di Sumbawa Barat yang dikuasai dua perusahaan. Sementara tahun 2016, terdapat 10 objek penertiban lahan yang terindikasi telantar. Untuk hal ini pemerintah telah memberikan peringatan ketiga kepada delapan objek pajak badan hukum.

Sebagian besar lahan tersebut berada di lokasi strategis, tapi dibiarkan menganggur oleh para pengusaha. Sehingga tidak memberikan nilai ekonomi lebih untuk kawasan tersebut.

Chairul Mahsul menjelaskan, ketentuan pengambilalihan tanah telantar terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Dalam regulasi itu, objek tanah yang bisa diambil alih meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Namun tidak dipergunakan sesuai ketentuan selama tiga tahun.

Sebelum mengambil alih, pemerintah wajib memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada pemegang hak tanah. Bila tidak digubris, baru pemerintah bisa mengambil alih lahan tersebut.

a�?Peringatan sudah tiga kali kita berikan, kalau sudah seperti itu, mau diapakan lagi,a�? katanya.

Jika lahan tersebut merupakan milik pemerintah, maka akan bisa diatur dengan mudah. Sebab di sana ada tarif sewa tahunan yang harus dibayar pemegang hak. Selain itu, dalam rangka mencegah tanah telantar maka pemerintah juga berencana akan menaikkan pajak berdasarkan nilai ekonomis kawasan tersebut. Tidak lagi hanya berdasarkan nilai jual objek pajak. (ili/r7)A�A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka