Ketik disini

Metropolis

Wahai Pejabat, Bertaubatlah!

Bagikan

MATARAMA�– Para pejabat, baik di tingkat provinsi, kabupaten hingga pejabat paling bawah di pemerintahan desa diminta bertaubat. Mulai saat ini mereka harus berhenti menarik pungutan liar (pungli) kepada masyarakat untuk pelayanan apapun.

Terutama pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. a�?Penangkapan-penangkapan yang dilakukan Tim Saber Pungli harus jadi pelajaran, pejabat harus taubat,a�? kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin di ruang kerjanya, kemarin (6/2).

Amin memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Saber Pungli NTB sejauh ini. Dalam beberapa kali operasi tangkap tangan (OTT), mereka berhasil menindak pelaku pungli yang meresahkan masyarakat. Langkah-langkah tegas tersebut menurutnya cukup bagus agar ke depan praktik pungli di tengah masyarakat bisa dihentikan.

Terbaru, Tim Saber Pungli NTB berhasil menangkap tiga orang yang diduga melakukan pungli di Gili Terawangan. Menurut Amin, tim tidak boleh berhenti sampai di situ, untuk itu Tim Saber Pungli harus terus menyisir tempat-tempat pelayanan yang menjadi sarang pungli.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pejabat pemberi pelayanan berhenti menarik pungutan tidak sah dari masyarakat. a�?Kita ingin semua sektor pelayanan berjalan dengan baik dan bersih dari pungli,a�? ujar Ketua DPW NasDem NTB ini.

Selain melakukan penindakan-penindakan, ke depan juga perlu digencarkan sosialisasi dan pendidikan di tengah masyarakat. Masyarakat juga tidak boleh memberikan memberikan uang pelicin kepada petugas. Praktik seperti ini memberikan peluang dan godaan bagi petugas di lapangan.

Jika tradisi ini dibudayakan, maka masyarakat secara langsung juga membiarkan praktik pungli merajalela. a�?Masyarakat juga harus menutup ruang pungli dengan tidak memberikan (pelicin),a�? imbuhnya.

Meski dengan dalih uang terima kasih, tapi tetap saja kebiasaan itu akan berdampak buruk bagi integritas petugas pelayanan. Budaya seperti itu harus mulai diubah dari sekarang.

Dalam konteks kasus Gili Terawangan, ia berharap pemerintah daerah juga secara serius menangani masalah sampah di sana. Sebab pelayanan kebersihan yang kurang optimal menjadi peluang oknum tertentu untuk menarik pungutan.

a�?Di sana (Lombok Utara) ada camat, kepala dinas yang bisa mengkoordinasikan penanganan masalah sampah di situ (Gili Trawangan,a�? kata Amin. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka