Ketik disini

Giri Menang

Penyakit Dewan Tak Sembuh-Sembuh

Bagikan

GIRI MENANG – DPRD Lombok Barat menggelar sidang paripurna Raperda inisiatif tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penyelenggaraan wisata halal di Gedung DPRD Lobar, kemarin (7/2). Namun seperti biasa, paripurna untuk mendengarkan pandangan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Lobar, terhadap dua buah Raperda inisiatif tersebut sepi peminat. Banyak kursi anggota dewan yang terhormat terlihat kosong.

Dari 45 jumlah anggota DPRD Lobar, hadir dalam paripurna tersebut 18 anggota dewan. Bahkan unsur pimpinan, hanya diwakili oleh Wakil Ketua II DPRD Lobar HM Nursaid. Politisi Partai Gerindara itu pun didaulat menjadi pimpinan sidang.

Belum diketahui pasti alasan anggota DPRD Lobar lain yang absen. Padahal para angota dewan tersebut baru saja menyelesaikan masa reses dan bimtek ke luar daerah. Namun tetap saja, penyakit lama itu kambuh.

Dalam sidang, juru bicara DPRD Lobar H Suhaimi menilai, dua Raperda inisiatif yang diusulkan oleh lembaga dewan itu sangatlah urgen. Untuk Raperda tentang KIP, dianggap penting karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun Pemkab Lobar.

“KIP diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi,a�? katanya.

Selain itu, keberadaan Perda KIP nantinya diharapkan menjadi acuan masyarakat untuk menyoroti kinerja pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat terbawah pemerintah desa. “Terlebih saat ini desa juga mengelola Dana Desa (DD) dan ADD,a�? terangnya.

Sementara untuk Raperda penyelenggaraan wisata halal dianggap penting, karena tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB meraih World Halal Tourism Award (WHAT).

Diharapkan, lahirnya Perda inisiatif tersebut nantinya mewujudkan wisata di Lombok Barat menjadi ikon wisata halal di NTB. “Ini layak dikembangkan, dan Perda ini kami anggap akan memudahkan kita untuk mengembangkan potensi yang ada,a�? pungkas politisi Partai Demokrat ini. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka