Ketik disini

Metropolis

Tata Ruang Dilanggar, Giliran Banjir Ngeremon

Bagikan

PELANGGARAN terhadap aturan tata ruang terjadi terang benderang. Namun, ketika banjir datang menerjang, banyak yang seolah merasa tak bersalah. Malah protes tak karuan. Tak sadar diri, kalau banjir juga akibat mereka melanggar aturan.

Masih ingat banjir tengah Desember tahun lalu dimana kawasan Kekalik mejadi daerah paling parah terdampak? Kala itu bahkan, rumah dinas Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin ikut kena imbas. Air masuk sampai ruang tamu orang nomor dua di NTB tersebut. Lalu belum lama, banjir kembali menerjang perumahan di daerah Lingkar Selatan Kota Mataram.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Mataram, HM Kemal Islam mengakui kalau kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram memang merupakan daerah cekungan.

Rumah-rumah yang kini begitu banyak berdiri di kawasan itu sebenarnya terbangun di daerah resapan yang masuk daerah hijau. Harusnya, tak boleh ada perumahan di sana.

Lalu kok dibiarkan? Pemkot Mataram menurutnya dalam posisi dilema. Di satu sisi tanah-tanah tersebut adalah milik pribadi, sehingga tak mungkin pemerintah melarang pemiliknya untuk menjual dan mengalihfungsikannya dari semula sawah menjadi beton-beton perumahan. a�?Yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan penataan agar aliran air bisa cepat menuju laut,a�? ujarnya.

Imbas banyaknya pemukiman warga di Lingkar Selatan juga diakui sebagai musabab banjir oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. Keberadaan perumahan yang padat itu kata Mohan mengurangi daerah resapan ditambah drainase yang sangat akut mengakibatkan bencana banjir sulit dihindari.

a�?Di sana sebelumnya tidak pernah terjadi banjir loh ya,a�? kata Mohan.

Di sisi lain, dia juga tak menampik ada sedimentasi para di tempat itu. Hanya saja, karena Kokoq Daong tidak pernah kering, Mohan mengatakan sulit untuk melakukan pengerukan jika hanya menggunakan alat berat biasa.

a�?Kita butuh yang bisa ngapung. Kalau diambil dari sisi luar sungai nanti bisa merusak tanaman warga atau begini (sambil memperagakan alat berat terbalik), tetapi kalau masuk ke dalam, nanti alat beratnya tenggelam,a�? cetusnya.

Itulah yang mendasari kenapa hingga kini pihaknya masih membiarkan Kokoq Daong tetap bermasalah dengan sedimentasi. Namun, lanjut Mohan persoalan di sana tidak hanya karena sedimentasi tanah yang menebal. Mohan juga melihat saluran drainase yang terlalu kecil ternyata tidak berfungsi baik.

a�?Makanya saya putuskan langsung untuk membongkar beberapa bangunan yang menutup saluran. Keputusan itu bisa saya pertanggung jawabkan,a�? sambungnya.

Dampaknya, salah satu tempat usaha di kawasan lingkar selatan yang terbukti mengambil badan drainase akhirnya temboknya langsung dibongkar. Mohan melihat ada pelanggaran dan ketidaktertiban masyarakat dalam mematuhi aturan tata ruang.

Masyarakat dinilai seenaknya membangun tembok rumah, tempat usaha dan dak beton di saluran. Akibatnya, saluran menjadi mengecil dan volume air yang bisa mengalir hanya sedikit. Lebih banyak meluber ke luar drainase.

a�?Dia (pemilik bangunan) membangun tanpa izin, karena itu kita tidak bisa awasi,a�? ungkap Camat Sandubaya Hariadi.

Lebih jauh terkait kesemrawutan tata ruang perkotaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mahmuddin Tura, mengaku belum bisa menjelaskan rencana lanjutannya terkait bangunan yang dinilai menyalahi tata ruang. a�?Kita sambil jalan saja,a�? kata Tura.

Berbarengan dengan itu, saluran-saluran drainase yang ada di Mataram juga tak luput dari masalah. Tura mengatakan lebih dari setengah saluran yang ada memang sudah usang.

Ada yang kekecilan, ada pula yang penuh dengan sedimentasi. Untuk perbaikan langsung seluruhnya, jelas Mataram tak memiliki anggaran yang mencukupi. Yang bisa dilakukan hanya perbaikan bertahap dan berkala sesuai anggaran yang ada. Akibatnya setiap kali hujan mengguyur, berbagai titik genangan bermunculan. Lebih lama sedikit, genangan sudah naik level menjadi banjir.

Problemnya, sedemikian banyak pelanggaran, penindakan hanya dilakukan pada saat bencana sudah menerjang. Belakangan malah, semangat penegakan aturan tata ruang itu pun terlihat mengendor.

Alih-alih menegakkan aturan, Pemkot Mataram kini tengah berupaya berdamai dengan aturan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harusnya dijadikan patokan kini tengah diupayakan untuk diubah. Alasannya untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian. a�?Kita berharap rebisi ini segera rampung,a�? ujar Ketua Tim Pansus Revisi Perda RTRW DPRD Kota Mataram HM Nur Ibrahim. (yuk/zad)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka