Ketik disini

Selong

66 Desa Ikut Pilkades Serentak 2017

Bagikan

SELONGA�-Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) kemarin (8/2) menggelar dengar pendapat di kantor DPRD Lotim. Sejumlah kepala desa ini meminta kejelasan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait aturan dan tahapan Pilkades serentak tahap II tahun 2017.

Para kades yang masa jabatannya berakhir di atas bulan Maret tahun 2018 meminta agar bisa diikutkan dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahap II ini.

a�?Pilkades serentak tahap II ini diikuti oleh para kades yang masa jabatannya berakhir April 2017 A�hingga Maret 2018 mendatang. Tapi ada desa yang mau ikut melaksanakan Pilkades serentak tahap II ini namun masa jabatannya berakhir di atas bulan Maret 2018,a�? kata Kepala Dinas PMD H Syamsudin.

a�?Kami bilang itu tidak bisa. Terkecuali mereka mengundurkan diri dari jabatannya pada Maret 2017. Sehingga jabatan tersebut lowong baru bisa diikutkan dalam Pilkades tahap II,a�? lanjutnya.

Alasan pihak PMD meminta desa yang ingin mengikuti Pilkades tahap II ini mengundurkan diri pada Maret 2017, dikarenakan proses tahapan pelaksanaan Pilkades serentak ini cukup lama. Sehingga pihak PMD harus merencanakan sejak Maret. Mulai dari rencana penganggaran pelaksanaan, hingga tahapan lainnya harus dilaporkan kepada Bupati.

a�?Tapi para Kades yang ingin ikut Pilkades tahap II ini ingin mengundurkan diri pada Bulan Juli. Makanya kami bilang tidak bisa. Karena kapan kami kerja kalau gitu menyiapkan pelaksanaan Pilkades ini?a�? ujar Syamsudin.

Dijelaskan Syamsudin Maret 2017, Bupati telah mengeluarkan SK untuk menetapkan mana saja desa yang akan menggelar Pilkades serentak tahap II. Atas dasar inilah bagi para kades yang ingin ikut melaksanakan Pilkades serentak diminta paling lambat mengundurkan diri bulan Maret. Pelaksanaan Pilkades serentak tahap II nantinya akan dilaksanakan Desember mendatang. Dari data awal, ada 66 desa yang bakal menggelar.

Sementara itu Ketua FKKD Lotim Lalu Muhir menanggapi penjelasan dari pihak PMD. Dari hasil pembicaraan dengan pihak PMD ini, para kades menilai tidak ada hasil yang bisa disepakati. Karena, mereka menilai aturan yang dijelaskan bagi desa yang ingin ikut terlibat Pilkades serentak tahap II merugikan desa.

a�?Karena kalau harus mengundurkan diri bulan Maret ini terlalu lama desa itu nanti dipimpin oleh Pejabat sementara. Kami hanya ingin desa itu tida terlalu lama dipimpin olej Pjs,a�? kata Muhir.

Pejabat sementara ini dinilai tidak bisa melayani masyarakat secara penuh. Karena kewenangan mereka terbatas. Tidak seperti kewenangan pejabat kepala desa definitif. a�?Kami tunggu hasil koordinasi dari Dinas PMD dulu dengan asisten I. Kalau kami mengundurkan diri agar bisa ikut Pilkades tahap II bulan enam (Juni, Red) nanti kami nggak masalah,a�? tandasnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka