Ketik disini

Headline Metropolis

Pak Kaling, Dana 50 Juta Itu…

Bagikan

MATARAM – Dana Hibah Rp 50 juta per lingkungan masih dianggap simpang siur oleh sejumlah kepala lingkungan di Kota Mataram. Namun hal ini dijawab oleh Ketua DPRD Kota Mataram.

Dana lingkungan tersebut sudah masuk dalam kebijakan akhir dan siap direalisasikan. “Kebijakan terakhir kita dengan format anggaran untuk lingkungan Rp 50 juta,a�? ujar H Didi Sumardi, Ketua DPRD Kota Mataram, kemarin (8/2).

Ia menuturkan, kebijakan tersebut diperuntukkan untuk menjawab persoalan sampah yang ada di Kota Mataram. Salah satunya dengan pengadaan kendaraan roda tiga atau Tossa.

Hal ini berdasarkan telaah dari tim yang telah diturunkan. Telaah yang dimaksud yakni faktor sampah menumpuk, terjadinya penyumbatan, serta kebiasaan mayarakat yang buang sampah sembarangan. Hal tersebut merupakan dampak dari tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

a�?Ada TPS tapi tidak berfungsi, karena diprotes warga. Tempatnya bau dan kotor,a�? sambungnya.

Selain itu, armada pengangkutan sampah banyak yang kesulitan menjangkau lokasi sampah yang menumpuk. Banyak dari lokasi berada di jalur atau gang sempit yang tidak memungkinkan kendaraan masuk mengangkut. Akibatnya pengangkutan menjadi lamban dan sampah semakin menumpuk.

Akhirnya muncul solusi keberadaan Tossa yang mampu menjangkau pengangkutan di lokasi-lokasi sempit. Selain itu, tossa dapat menjadi TPS mobile bagi kawasan yang tidak memiliki TPS. “Nah tinggal bagaimana mengatur pola,a�? kata Didi.

Pola ini nantinya akan diatur oleh masing-masing lingkungan. Seperti apa pola pegangkutan sampah dari rumah menuju Tossa. Di samping itu juga perlu ada kesepakatan waktuA� dan wadah sampah.

a�?Angkut sampah tidak bisa berceceran. Minimal yah pakai kresek,a�? pungkasnya.

Setelah pola ditentukan, maka pihak lingkungan harus mensosialisasikan hal ini pada warganya. Termasuk juga terkait petugas dan perawatan tossa tersebut. Hal ini yang kini didorong oleh dewan bersama Pemkot Mataram pada semua lingkungan.

“Tahun ini kita cermati dulu sejauh mana rencana ini bisa menjawab permaslahan sampah,a�? tandasnya.

Hal ini juga mendapat respon dari M Saleh, staf ahli bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Mataram. Menurutnya, saat ini warga kota Mataram harus memperbaiki prilaku yang ada.A�”Harus ada perubahan sistem,” tegasnya.

Penanganan sampah tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Warga perlu mendukung menyukseskan penanganan sampah. Tak hanya itu, perlu juga melibatkan pihak ketiga.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini mengaku, pemerintah masih menunggu hasil godokan Perda nomor 10 tahun 2008 tentang penanganan dan pengolahan sampah.

Menurutnya harus ada kemandirian dari dunia usaha. Sampah di hotel, mal, dan resto harus bisa kelola sampah sendiri. Termasuk juga pasar tradisional.

Ia mengatakan, sampah di Kota Mataram sebanyak 400 ton per hari. Sedangkan menurut kementerian Lingkungan Hidup sampah di kota meningkat 2 hingga 4 persen per tahun.

“400 ton itu data beberapa tahun lalu, kita masih belum tahu sekarang nambah berapa,a�? tukasnya.

Ia kembali menekankan, pengentasan masalah sampah harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat. Buka hanya bergantung pada pemerintah Kota Mataram saja. (fer/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka