Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Pengawasan Barang Impor Diperketat

Bagikan

MATARAMA�– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram memperketat pengawasan barang import ke NTB. Kepala Kanwil DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram Himawan mengatakan telah menyita 2830 peces telepon genggam selama periode 2016 hingga 7 Februari 2017.

Tidak hanya telepon genggam, pihaknya juga menyita berbagai barang import baik kosmetik, obat-obatan, maupun senjata tajam. Menurutnya, penyitaan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 tahun 2012, 38 tahun 2013, dan 41 tahun 2016 tentang ketentuan impor telepon selular, komputer genggam, dan komputer tablet.

Barang-barang tersebut disita dari para penumpang pesawat yang tiba di Bandara Internasional Lombok. Sementara 88 pices handpone disita dari Kantor Pos. Himawan menjelaskan, pihaknya telah menyosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri.

“Kami menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Himawan kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai kemarin (8/2).

Himawan menyampaikan penjelasan itu saat menerima kedatangan Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani yang menanyakan ketentuan hukum terkait penyitaan tersebut. Dia menjelaskan peraturan itu juga mengatur barang impor yang dikecualikan.

Terkait dengan itu, pihaknya akan menjalankan prosedur terlebih Lombok bukan sebagai pelabuhan yang ditunjuk sebagai impor IT selular. Dalam peraturan itu diketahui bahwa setiap orang hanya boleh membawa dua pices telepon genggam atau PDA, atau tablet.

Selanjutnya, barang yang dicegah itu dapat di reekspor atau dikembalikan baik oleh yang bersangkutan saat kembali ke negara asal barang atau dikirim melalui pos. Hanya saja, ketentuan re ekspor itu berlaku selama 30 hari sejak disita.

“Setelah itu, barang tersebut menjadi milik negara. Apakah nantinya mau dimusnahkan, dilelang, atau dihibahkan,menunggu keputusan Menteri Keuangan,” papar Himawan.

Terpisah Kadisdag NTB Hj Putu Selly Andayani menegaskan, pihaknya menginginkan yang terbaik bagi masyarakat NTB. Terlebih pengamanan telepon genggam tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sebagai aparatur negara, Selly yakin apa yang dilakukan Bea Cukai untuk menegakkan peraturan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat terutama insan pers untuk mengawasi kerja aparatur negara. “Kita ingin daerah NTB ini aman sehingga semua harus terbuka,” tegas dia. (tan/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka