Ketik disini

Kriminal

Retribusi Trawangan Butuh Payung Hukum

Bagikan

MATARAM – Polda NTB terus mengusutA� kasus dugaan pungutan liar (Pungli) A�di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kemarin (9/2), Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB memanggil Camat Pemenang Ahmad Darma dan Kades Gili Indah Taufik, untuk dimintai keterangan.

Datang sekitar pukul 09.00 Wita, Darma dan Taufik langsung memasuki ruang penyidik Subdit III Ditreskrimsus. Mereka diperiksa hingga pukul 15.15 Wita.

Ditemui usai pemeriksaan, Taufik mengatakan, dia ditanyai seputar penarikan retribusi terhadap pengusaha di Gili Trawangan. Ada sekitar 16 pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Dalam keterangannya kepada penyidik, Taufik membenarkan adanya penarikan tersebut. Menurutnya penarikan ini berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pihak dusun di Gili Trawangan.

a�?Benar ada penarikan itu,a�? kata Taufik, kemarin.

Hanya saja, Taufik mengaku tidak mengetahui apakah penarikan tersebut memiliki dasar hukum atau tidak.

a�?Saya cuma tahu ada kesepakatan saja, soal dasar hukumnya saya tidak tahu,a�? ujarnya.

Disinggung apakah ada rapat-rapat yang diadakan sebelum memutuskan penarikan retribusi, Taufik mengaku sempat diundang dalam pertemuan tersebut. Hanya saja, dia tidak sempat hadir. Sebab ketika pertemuan diadakan, ada kegiatan lain yang menurutnya lebih penting.

Karena itu, dia mengaku tidak mengetahui berapa jumlah penarikan retribusi yang dilakukan pihak dusun di Gili Trawangan. Meski penarikan tersebut telah dilakukan sejak 2015 silam.

a�?Saya tidak pernah mendapat laporan terkait hasil pertemuan itu. Yang saya tahu, retribusi itu diperuntukan untuk sampah, pengamanan, dan pendidikan,a�? aku dia.

Sementara itu, senada dengan Taufik, Camat Pemenang Ahmad Darma mengaku tidak mengetahui dengan pasti proses penarikan di Gili Trawangan. Dia beralasan belum lama menjabat A�Camat Pemenang.

a�?Tidak tahu persis pelaksanaannya karena baru tiga bulan ini menjabat,a�? kata Ahmad.

Dalam tiga bulan menjadi Camat, regulasi penarikan yang dilakukan, menurut pengakuannya, sudah sejak lama diajukan ke Pemkab Lombok Utara. Namun, hingga mencuatnya kasus pungli, belum ada tanggapan dari pemkab.

a�?Tapi semoga dengan adanya permasalahan ini, kita akan dorong terus agar terbentuknya perda sebagai dasar hukum penarikan retribusi,a�? kata dia.

Terpisah, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus Satrio Wibowo mengatakan, pemanggilan terhadap kedua orang tersebut, guna menindaklanjuti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Termasuk menelusuri apakah terdapat pelanggaran dalam penarikan retribusi terhadap pengusaha di Gili Trawangan.

a�?Kita mintai keterangan dulu, terkait kasus (OTT) di Trawangan,a�? pungkasnya. (dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka