Ketik disini

Metropolis

Tenang, Jangan Emosi!

Bagikan

MATARAMA�– Sengketa wilayah Nambung yang berlarut-larut membuat Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin angkat bicara. Ia meminta kepada Pemda Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk menyelesaikan masalah ini dengan tenang, tidak emosi, apalagi mengancam akan menempuh jalur hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik bila kedua pihak mau tunduk atau sedikit mengalah demi kepentingan masyarakat luas. Kedua pemda tidak boleh bertahan dengan argumen masing-masing.A� Sebab dengan kondisi ini, warga Nambung menjadi korban, sebelum ada keputusan tidak boleh ada aktivitas pembangunan di sana.

Menurut Amin, Pemprov NTB belum menyerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Meski mediasi terakhir gagal dilakukan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pertemuan sekali lagi. Sampai ada kesepakatan yang bisa diputuskan bersama. Karena Pemprov juga diminta Kementerian Dalam Negeri untuk memediasi kedua pihak.

a�?Pemerintah provinsi tidak akan merasa capek atau lelah,a�? kata Amin.

Sebelumnya, mediasi yang dilakukan Pemprov NTB gagal karena Pemda Lombok Tengah terlambat datang dalam pertemuan itu. Meski menjadi pertemuan final, tapi kedua belah pihak belum bisa dipertemukan.

Menurut Amin, jika pertemuan sebelumnya gagal, bisa saja ia mengadakan pertemuan di tingkat pimpinan kepala daerah agar cepat selesai. Bila ada komunikasi yang baik, ia yakin akan ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Karena masalah batas wilayah sangat krusial. Ia berharap masing-masing kepala daerah turun tangan dan harus diselesikan dengan kepala dingin.

Ia yakin masalah Nambung pasti bisa tuntas. Sebab, sengketa di daerah lain seperti di Sumbawa dan Sumbawa Barat sudah bisa diselesaikan dengan damai. Di mana sebelumnya, kedua pemerintah berkomitmen untuk menerima apapun keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait Pulau Kalong.

Pemda Lombok Tengah dan Lombok Barat mungkin bisa mengambil contoh dari kasus sengketa wilayahA� di Pulau Sumbawa. a�?Kita hanya sebatas memfasilitasinya, karena Kemendagri yang punya kewenangan untuk memutuskan,a�? ujarnya.

Menurutnya, Kemendagri juga belum berani mengeluarkan keputusan. Mungkin karena belum ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menerima apapun keputusan pusat. Sebab jika digugat melalui jalur hukum, tentu tidak akan baik bagi pemerintah. a�?Tidak enak juga kita mau berperkara di peradilan,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka