Ketik disini

NASIONAL

Yakin Tak Terlibat Pencucian Uang

Bagikan

JAKARTAA�– Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan saksi Bachtiar Nasir bergulir. Kemarin (2/10) Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu menjalani pemeriksaan di Bareskrim terkait dugaan penyalahgunaan penghimpunan dana masyarakat. Bachtiar optimistis tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dana tersebut.

Ditemui sebelum diperiksa, Bachtiar menuturkan bahwa penggalangan dana dilakukan untuk aksi 4 November (411) dan 2 Desember (212) lalu. Dana juga digunakan untuk membantu korban gempa Aceh dan banjir di Bima. “Rp 500 juta untuk Aceh dan Rp 200 juta di Bima. Jadi uang itu kembali ke umat,” paparnya setelah pemeriksaan.

Kalau untuk aksi, lanjut dia, uang penggalangan itu dipergunakan untuk transportasi dan konsumsi. Bahkan, juga untuk biaya berobat korban 411. “Semua itu dipergunakan sesuai kebutuhan dan saya yakin tidak ada pengalihan dana menjadi hak siapapun,” ujarnya.

Berapa total dana hasil penggalangan tersebut? Dia mengaku tidak tahu dengan tepat. Tapi, kalau dana pribadinya yang disumbangkan mencapai Rp 3 miliar. “Uang pribadi itu juga belum semuanya habis. Kalau dibanding uang partai ini sangat kecil ya,” jelasnya.

Terkait uang yang masuk ke Yayasan Justice fo All, Bachtiar mengaku tidak terhubung sama sekali. Namun, yang pasti tidak ada yang mengambil uang tersebut. “Saya bukan anggota, pengawas atau apapun. Tapi uang itu seharusnya tidak ada yang mrngambil. Tetap untuk umat,” paparnya.

Soal proses hukum, apakah merasa ini kriminalisasi? Dia mengaku sama sekali tidak pernah menyebut adanya kriminalisasi terhadap dirinya. Yang pasti, Polri sedang berupaya menegakkan hukum. “Saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polri,” paparnya.

Menurut dia, tidak perlu memojokkan siapapun dalam kasus tersebut, apalagi Polri. Bila memang ada kesalahan, dia siap untuk bertanggung jawab. “Kalau saya salah ya harus tanggung jawab,” tegasnya ditemui di depan gedung Bareskrim.

Sementara Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjenpol Agung Setya menuturkan, hanya ada empat pertanyaan yang diajukan ke Bachtiar. Namun, pemeriksaan tentu akan berlanjut. “Rencananya diperiksa lagi Senin 13 Februari,” terangnya.

Pemeriksaan masih soal kepastian identitas. Kalau untuk yang lain, semua masuk ke materi penyelidikan, belum bisa diungkapkan. “Kami berterima kasih karena mengikuti proses, ” papar jenderal berbintang satu tersebut.

Selain Bachtiar, ada dua saksi lain yang diperiksa, yakni Adnin Arnas dan Islahudin. Dari semua saksi akan diperjelas bagaimana proses aliran dana tersebut. “Mereka terkait yayasan, ada yang ketua yayasannya,” ungkapnya.

Bagaimana bentuk penyelewengannya, Agung mengaku semua sedang mengkonstruksi fakta dan data. Kalau sudah lengkap, nantinya tentu diumumkan. “Ya dilihat dulu semuanya, ini tergantung buktilah,” jelasnya.

Sebelumnya, Bachtiar sempat tidak menghadiri pemeriksaan karena adanya kesalahan dalam surat panggilan. Terdapat penulisan tanggal yang sama antara laporan dan pemanggilan pemeriksaan.

Aksi 112

Sementara itu, terkait aksi umat Islam hari ini, pemerintah mengapresiasi sikap beberapa pihak yang tidak jadi menggelar aksi long march hari ini. Sebab, sejak awal pemerintah memang melarang aksi tersebut karena berdekatan dengan masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Juga agar tidak berbenturan dengan aktivitas hari terakhir kampanye.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah memang tidak memberi izin aksi di jalanan selama masa tenang. Karena itu, dia mengapresiasi kesepakatan untuk menggelar zikir dan doa bersama di masjid Istiqlal. a��a��Selama itu prosesnya doa dan istighosah di masjid, ya silakan saja. Itu tidak bisa dilarang,a��a�� ujarnya di kantor Wapres kemarin (10/2).

Menurut JK, solusi yang diambil dalam pertemuan di kediaman Menkopolhukam Wiranto Kamis (9/2) lalu merupakan langkah yang baik. a��a��Kalau doa, semua orang juga berdoa,a��a�� lanjut Wapres. Bila pemerintah ataupun aparat menghalangi, sama saja dengan menghalangi orang beribadah.

Senada, Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa pertemuan di kediamannya menghasilkan pemahaman bahwa kegiatan kelompok tertentu tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat. a��a��Tidak mengusik ketenteraman dan ketenangan masyarakat dalam rangka melakukan suatu pemilihan kepala daerah,a��a�� terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (10/2).

Long march ditiadakan, salah alasannya agar tidak berbenturan dengan kegiatan di hari terakhir kampanye pilkada DKI Jakarta. FPI dan GNPF sudah menjamin di depan publik bahwa tidak akan melakukan long march. a��a��Itu jaminan moral yang luar biasa berat,a��a�� lanjut Wiranto.

Karena itu, dia berharap masyarakat bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Sebab, akan selalu ada pihak yang memanfaatkan momen kesepakatan itu untuk membuat keadaan semakin keruh. Padahal, yang terjadi adalah kondisi yang tenang dan damai. (idr/agm/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka