Ketik disini

Metropolis

NTB Kekurangan 872.046 Blangko

Bagikan

MATARAMA�– Krisis blangko masih menjadi kendala utama dalam pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Saat ini NTB masih kekurangan sekitar 872.046 lembar blangko dari 3.850.306 wajib KTP.

Kepala BPMPD Kependudukan dan Catatan Sipil NTB H Rusman mengatakan, posisi hingga Januari 2017, dari wajib KTP 3.850.306, yang sudah perekaman 3.072.005 atau 79,79 persen. Sedangkan e-KTP yang sudah dicetak sebanyak 2.978.260 atau 77,35 persen.

Selisih ini terjadi karena blangko sampai sekarang belum dikirim ke daerah. Karena masih dalam proses lelang di tingkat pusat. Tapi proses perekaman tetap jalan. Bagi masyarakat yang membutuhkan KTP, mereka diberikan surat keterangan kartu penduduk sementara. a�?Itu berlaku enam bulan, sama kegunaanya dengan KTP asli,a�? katanya.

Karena sistem kependudukan tersebut terpusat di pemerintah pusat, maka pengadaan blangko juga diurus pemerintah pusat. Saat ini lelang blangko masih sedang berlangsung.

Dari jumlah warga yang sudah melakukan perekaman, maka saat ini NTB kekurangan blangko sekitar 93.745 yang belum dicetak se-NTB. Sedangkan jika dibandingkan total wajin KTP dengan yang sudah dicetak maka NTB masih kekurangan 872.046 blangko.

Dilihat dari data, paling rendah perekamannya adalah Lombok Timur dengan 67,61 persen. Sedangkan yang tertinggi Kota Mataram 98,36 persen. Rendahnya perekaman e-KTP di Lotim disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya jumlah penduduk yang cukup banyak yakni 925.867 warga wajib KTP.

Maka ke depan upaya yang akan dilakukan adalah dengan menggencarkan sosialisasi melalui kepala desa. Hal ini bertujuan untuk mendorong semua warga yang belum terekam agar segera merekam.

Untuk mengatasi kekurangan fasilitas pelayanan perekaman kependudukan. Sementara ini akan didata terlebih dahulu apa saja yang menjadi kebutuhan agar pelayanan e-KTP lebih cepat. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan membedah persoalan ini bersama pemda kabupaten/kota untuk mengetahui kendala di lapangan.

a�?Data itu akan kita usulkan ke pusat,a�? tegasnya.

Terkait dengan pelayanan publik yang rentan terhadap pungli, BPMPD Dukcapil NTB memberikan perhatian khusus agar tidak terjadi pungutan sepeserpun. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys