Ketik disini

Giri Menang

Jatah Rumah Miskin di Lobar Berkurang

Bagikan

GIRI MENANG – Kuota penerima bantuan iuran (PBI) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 terjadi pemangkasan. Jika sebelumnya mencapai 371.459 jiwa. Tahun ini dipangkas menjadi 370.081 jiwa, atau berkurang 1.378 orang.

Pengurangan jumlah tersebut tercantum dalam SK Kementrian Sosial Nomor 351 Tahun 2016 yang diterima Dinas Sosial Lombok Barat.

Kabid Penanggulangan Fakir Miskin Disos Lobar Hj Emy Amperawati Wiraningsih mengatakan, pemangkasan tersebut bukan hanya terjadi di Lobar. Namun seluruh kabupaten/kota di Indonesia pun mengalami hal demikian.

Sejauh ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kemensos menanyakan alasan pengurangan jumlah jatah warga miskin itu.

a�?Sudah ditanyakan melalui email, tapi belum dibalas,a�? akunya ditemui diruang kerjanya, kemarin (16/2).

Dijelaskan, data yang diusulkan Disos Lobar ke Kementerian Sosial sebenarnya lebih dari 4000 jiwa. Usulan tersebut merupakan hasil verifikasi sekaligus penambahan data tahun 2016 sebanyak 371.459 jiwa.

Namun harapan ada tambahan malah dipangkas. Akibat pemangkasan tersebut, ribuan masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diblokir. Hanya saja, pihaknya belum tahu pasti nama dan alamat 1.378 jiwa yang dicabut.

“By adress, by name belum tahu. Bisa saja di Sekotong yang paling banyak penerima bantun ini,a�? tandasnya.

Sementara Kasi Kesetiakawanan Sosial, Disos Lobar Muhlis menerangkan, baru dua laporan yang diterima terkait pemblokiran KIS dan KKS. Masing-masing warga Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan dan Desa Babussalam, Kecamatan Gerung.

Mereka terpaksa tidak bisa menikmati kartu tersebut lantaran kartu yang mereka pegang sudah dinonaktifkan oleh pemerintah.

a�?Harus kita ke Jakarta menanyakan apa penyebab diblokir. Jadi kita berusaha mengaktifkan kembali,a�? ujarnya.

Seharusnya, kementerian mempercayakan Disos di daerah untuk memverifikasi sebelum dilakukan pemangkasan. Sambil kita usulkan, sambil kita menanyakan.

Muhlis menilai kemungkinan penonaktifan kartu tersebut bedasarkan hasil validasi yang dilakukan Kemensos pertengahan 2015 lalu. Yang mendapatkan perubahan terkait kondisi masyarakat penerima kartu tersebut.

Menurutnya, seharusnya kementerian sosial mempercayakan verfikasi itu ke setiap kabupaten/kota. Karena lebih tahu kondisi wilayah masing-masing.

“Sampai saat ini baru dua warga, sisanya belum kita terima,a�? imbuhnya. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka