Ketik disini

Kriminal

OTT Jadi Cambuk Bagi Birokrasi

Bagikan

MATARAM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah terduga pelaku pungutan liar di NTB diharapkan menimbulkan efek jera. Termasuk memberi pelajaran bagi pemerintah daerah memperbaiki sistem pelayanan.

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda NTB Kombes Pol Ismail Bafadal mengatakan, sejumlah OTT yang dilakukan serupa fenomena gunung es. Menjadi ujung masalah dari sistem yang tidak berjalan dengan baik.

a�?Ini yang coba kita pangkas,a�? kata Bafadal, kemarin (16/2).

Bafadal mengatakan, aparat penegak hukum tidak mungkin mengubah sistem secara keseluruhan. Karena itu, dia berharap instansi terkait bisa memetik pelajaran dari OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli NTB.

a�?Kita harapkan seperti itu, sehingga peristiwa yang sama tidak berulang,a�? harap dia.

Lebih lanjut, menurut Bafadal, pihaknya lebih mengedepankan perbaikan sistem pelayanan publik. OTT yang dilakukan merupakan upaya hukum terkait tindakan pungli yang berlangsung lama dan meresahkan masyarakat.

a�?Sambil jalan, kita mencari di mana kelemahan sistem yang ada dalam pelayanan masyarakat. Itu yang kita dorong agar instansi terkait memperbaikinya,a�? ujarnya.

Disinggung terkait penarikan retribusi di Gili Trawangan, Bafadal mengatakan, sistem dalam penarikan retribusi di sana, belum bagus. Peran serta masyarakat masih terlalu dominan, tanpa diimbangi kehadiran produk hukum dari tingkatan pemerintahan yang paling bawah.

a�?Dalam tanda petik saya melihat itu premanisme. Judulnya peran serta masyarakat, tapi tidak ada aturan hukumnya,a�? kata Bafadal.

Karena itu, pemerintahan di tingkat dusun hingga kabupaten harus duduk bersama. Untuk menghasilkan aturan hukum terkait penarikan retribusi di Gili Trawangan.

a�?Jadi orientasinya hanya perbaikan sistem. Membuat aturan terkait setiap penarikan untuk pelayanan publik,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka