Ketik disini

Headline Praya

Polisi Dipersilakan Periksa RSUD Praya

Bagikan

PRAYA – Pemkab Lombok Tengah (Loteng), memutuskan akan menyikapi dengan cepat, hasil investigasi Ombudsman Perwakilan NTB. Pemkab akan mengusulkan pemecatan terhadap oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang terbukti terlibat.

a�?Sanksi itu, tentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang, kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS),a�? kata Sekda Loteng HM Nursiah, kemarin (16/2).

Sikap itu kata Nursiah karena pelaku dianggap menjadi a�?biangkeroka�? semerawutnya pelayanan rumah sakit. Tenaga medis direkrut secara besar-besaran, tanpa melalui prosedur yang berlaku. Parahnya lagi, diduga kedua oknum bersangkutan melakukan pungutan liar (pungli).

Disinggung siapa kedua oknum yang dimaksud, Nursiah enggan membeberkan. Yang pasti, kata Nursiah kedua orang yang disebut Ombudsman itu harus bertanggungjawab. Selebihnya, Pemkab akan melakukan perombakan besar-besaran di internal rumah sakit. Khususnya, para tenaga medis.

Karena disatu sisi, menurut Nursiah kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, tidak sebanding dengan kuantitas para tenaga medis. Sehingga satu-satunya jalan, mereka yang sudah terlanjur mengabdi, baik tenaga sukarela, magang hingga yang memegang surat tugas dan surat keputusan (SK), akan diseleksi ulang.

a�?Kita akan evaluasi kompetensi mereka semua, kemampuan mereka akan kita uji,a�? kata orang nomor satu dijajaran birokrasi Loteng tersebut.

Dalam kompetensi itu, terang Nursiah tentu ada yang lulus dan tidak lulus. Yang lulus, kembali bekerja seperti biasa, dengan status tenaga medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula sebaliknya. a�?Jumlah tenaga medis yang kita rekrut, akan dihitung dengan kebutuhan ideal,a�? katanya.

a�?Yang jelas, selama mereka bekerja, mereka bukan bodong atau illegal. Tapi, mereka magang dan bekerja sukarela, tidak digaji,a�? lanjut mantan Asisten III Setda Loteng tersebut.

Mereka, tambah Nursiah korban dari prilaku kedua oknum pegawaiA� RSUD Praya. Karena tergiur iming-iming tidak jelas, mereka pun mengikuti apa yang diinginkan kedua oknum tersebut, salah satunya mengeluarkan biaya antara Rp 25 juta- Rp 15 juta per orang.

a�?Sekali lagi, kami akan memberikan sanksi tegas kepada kedua oknum itu. Kalau memang aparat hukum mau masuk, kami persilakan,a�? tegasnya.

Sementara itu, direktur RSUD Praya Muzakir Langkir mengaku, menyerahkan persoalan yang ada tersebut, ke pimpinan tertinggi di Pemkab. Tugas selanjutnya, manageman rumah sakit akan melakukan evaluasi kinerja pada seluruh tenaga perawat, bidan dan pegawai yang ada.

a�?Kita akan seleksi, sesuai kebutuhan rumah sakit. Prinsipnya, kita akan lakukan penataan ulang. Kita tunggu saja prosesnya,a�? kata mantan kepala Puskesmas Praya tersebut.

Sebelumnya Ombudsman NTB menemukan adanya dugaaan ratusan tenaga medis tanpa kejelasanA� status bekerja di RSUD Praya. Mereka diduga merupakan korban perekrutan non-prosedural oleh dua oknum pegawai RSUD. Ombudsman juga mengaku menemukan adanya indikasi pungli dalam perekrutan itu.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka