Ketik disini

NASIONAL

Mendagri Bergeming

Bagikan

JAKARTAA�a�� Kejelasan menyangkut status pemberhentian Ahok sebagai gubernur sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Hal ini menyusul keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Tjahjo sendiri seyogyanya enggan menjelaskan secara detail menyangkut apa yang menjadi pendapat MA terkait kejelasan status Ahok sebagai gubernur. Sebab, surat antar lembaga bersifat rahasia. Namun dia mengisyaratkan, jika bunyi dari fatwa MA tidak jauh dari apa yang disampaikan Ketua MA M Hatta Ali pekan lalu.

a�?Ketua MA sudah ngomong sendiri di media,a�? ujarnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kemarin (20/2).

Saat didesak apakah yang dimaksud MA menyerahkannya ke pemerintah, Tjahjo tidak membantahnya. a�?Lho iya toh (tidak beda dengan yang disampaikan M. Hatta Ali),a�? imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya M Hatta Ali mengatakan jika MA tidak bisa memberikan fatwa yang diajukan. Pasalnya, saat ini Ahok tengah menjalani proses hukum. Dia khawatir, jika dikeluarkan akan mengganggu independensi hakim. Untuk itu, dia menyerahkan putusan ke pemerintah.

Lalu, apa yang menjadi keputusan pemerintah? Tjahjo menegaskan, pemerintah tetap akan mengambil sikap yang sama. Yakni menunggu tuntutan jaksa penuntut umum di persidangan nanti.

Mantan sekjen PDIP itu mengatakan, jika apa yang menjadi keputusannya pasca-menerima pendapat MA sudah disampaikan ke presiden. a�?Itu lah yang saya laporkan ke presiden, saya mempertanggungjawabkan pendapat pemerintah,a�? imbuhnya.

Sebelumnya, dia mengatakan, jika pemberhentian Ahok belum bisa dilakukan. Pasalnya, dakwaan yang diajukan bersifat alternatif, yakni pasal 156 dengan ancaman maksimal 4 tahun, serta pasal 156a dengan ancaman maksimal 5 tahun. Sementara pasal 83 UU Pemda menyebut kepala daerah baru diberhentikan jika diancam sekurangnya 5 tahun.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menjelaskan, instansinya sudah menjawab permohonan fatwa MA berkaitan status Ahok. a�?Sudah dikirim jawaban permohonannya (ke Kemendagri),a�? ungkap pria yang akrab dipanggil Ridwan itu. Menurut dia, jawaban tersebut sudah dikirim kepada Kemendagri sejak Kamis (16/2).

Namun demikian, sambung Ridwan, dirinya tidak dapat membeberkan secara rinci fatwa yang dikeluarkan oleh MA. Dia hanya memastikan, pihaknya sudah memberi jawaban atas permohonan Tjahjo. a�?Tentang isinya silahkan (tanyakan) ke Mendagri,a�? terangnya. Yang pasti, fatwa itu tidak mengikat. a�?Dapat diikuti dan bisa tidak,a�? jelas dia.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa mendesak Presiden Jokowi memberhentikan sementara Ahok, karena statusnya sebagai terdakwa, ditambah isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. a�?Secara hukum sudah seharusnya Ahok berhenti dengan sendirinya dari posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta,a�? ujar Fatwa yang juga senator DKI Jakarta itu.

Di tempat yang sama, senator asal DKI Fahira Idris mengkritik keputusan Mendagri yang tetap mengaktifkan kembali Ahok dari jabatan. Menurut Fahira, Mendagri terlalu mencari-cari alasan terkait posisi Ahok saat ini. a�?Pernyataan Mendagri ini terlalu mengada-ada. Kami mengimbau Mendagri mempertimbangkan pendapat kami karena permasalahan ini memiliki dampak yang cukup besar,a�? ujar Fahira.

Wakil Ketua Komite III DPD itu juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan pemberhentian sementara pada Ahok. Sebab, dakwaan JPU menetapkan Ahok melanggar pasal 156 dan 156a KUHP, dimana pasal terakhir memiliki ancaman hukuman 5 tahun. Jika dikaitkan dengan UU Pemda, Ahok sudah layak diberhentikan sementara.

a�?Kami juga mendesak kepada Presiden Jokowi agar secepatnya memberikan putusan pemberhentian sementara untuk Ahok,a�? tandasnya.

Fatwa menambahkan bahwa DPD memang tidak memiliki hak angket seperti halnya DPR. Meski begitu, DPD masih memiliki hak pribadi untuk menyuarakan pendapat politik. Hingga kemarin, kata Fatwa, sudah 22 senator yang ikut menandatangani pernyataan sikap untuk memberhentikan sementara Ahok. Jumlah itu menurut dia masih akan bertambah.

a�?Pernyataan politik kami berdiri sendiri dan tidak terkait dengan DPR RI. Anggota DPD mempunyai hak individual sendiri-sendiri dan kami bertanggung jawab secara pribadi,” tandasnya.

Presiden Menunggu

Kasus yang membelit Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bahasan dalam pertemuan PP Pemuda Muhammadiyah dengan Presiden Joko Widodo kemarin (20/2).

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka itu, Pemuda Muhammadiyah menyampaikan sejumlah aspirasi. Termasuk yang akan disuarakan dalam aksi di depan gedung DPR/MPR hari ini.

Usai pertemuan sekitar satu jam itu, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan sejumlah aspirasi yang disampaikan. Salah satunya adalah kebisingan politik yang terjadi belakangan ini di pilkada serentak 2017. a��a��Kami menyampaikan kepada pak Jokowi, salah satu penyebab kebisingan politik itu adalah Pak Ahok, Basuki Tjahaja Purnama,a��a�� terangnya.

Karena itu, bagi pihaknya, sangat penting agar Presiden segera menonaktifkan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu demi mengurangi kebisingan politik saat ini. Kebisingan itu dinilai sangat tidak produktif sehingga perlu segera diakhiri.

Meskipun demikian, Dahnil menyatakan tetap menghormati keputusan Jokowi yang belum segera menonaktifkan Ahok. a��a��Tadi Pak Jokowi menyampaikan, akan bersikap dengan terang dan tegas apabila ada argumentasi hukum yang formal,a��a�� lanjutnya.

Dalam hal ini, argumentasi itu bisa berupa fatwa Mahkamah Agung atau putusan PTUN yang saat ini sedang diajukan. Karena itu, pihaknya siap menagih apabila fatwa ataupun putusan itu keluar dan menyatakan Ahok harus dinonaktifkan.

Di luar itu, Dahnil menyatakan Pemuda Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam aksi hari ini di depan gedung DPR/MPR. a��a��Kami memahami kawan-kawan yang melakukan aksi itu, karena itu hak konstitusional, tapi kami tidak (ikut),a��a�� ucapnya.

Lagipula, pihaknya sudah lebih maju dari para peserta aksi dengan bertemu langsung dengan Presiden. Aspirasi yang disampaikan pun sama, yakni soal penonaktifan Ahok. a��a��Kawan-kawan yang aksi besok (hari ini, red) harus hati-hati karena penggunaan massa rawan digunakan untuk kepentingan politik tertentu,a��a�� tambahnya.

Selain Pemuda Muhammadiyah, kemarin Presiden juga bertemu dengan Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Dalam pertemuan tersebut, HMI yang dipimpin oleh Mulyadi P Tamsir menyerahkan hasil silaturahmi Dies Natalis HMI ke-70 awal Februari lalu. Isinya adalah 10 komitmen kebangsaan HMI.

Di antaranya, menjaga keutuhan NKRI, menegakkan ajaran Islam dan menjaga wibawa para ulama, menolak paham komunis, hingga komitmen memerangi peredaran narkoba. a��a��Kami fokus bagaimana mengelola SDM yang berdaya saing,a��a�� terangnya. Dia juga mengingatkan, sikap kritis dan independen mahasiswa akan dipakai sebagai bagian dalam membangun bangsa.

Disinggung mengenai aksi hari ini, Tamsir belum memberikan jawaban pasti. Dia menyatakan, HMI menolak segala bentuk penistaan terhadap agama. a��a��Tapi untuk aksi besok (hari ini, red), kami harus bicarakan dulu dengan teman-teman di dalam,a��a�� tambahnya. (byu/(far/bay/syn/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka