Ketik disini

Kriminal

Ini Alasan Tersangka iPasar Tak Ditahan

Bagikan

MATARAM – Tidak ditahannya dua tersangka dugaan suap proyek Sistem Resi Gudang (SRG) PT iPasar Indonesia, sempat menimbulkan tanya. Namun Kajati NTB Tedjolekmono mengatakan, alasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka SA dan AG berdasarkan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah menjaga kondusivitas daerah.

Dari informasi yang ia dapatkan, salah satu tersangka, yakni SA, merupakan tokoh masyarakat yang hendak mencalonkan diri untuk pemilihan kepada daerah. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawabnya, untuk melihat apakah akan menimbulkan gejolak atau tidak, dalam mengambil keputusan ditahan atau tidaknya kedua tersangka.

a�?Itu kebetulan pasalnya suap dan perkara lama. Intinya kami menjaga kondusivitas itu,a�? kata Tedjo, kemarin (21/2).

Menurut Tedjo, pihaknya tidak kali ini saja menghadapi situasi serupa. Di perkara sebelumnya, tersangka kasus korupsi Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Lombok Utara I Nyoman Yasanegara (kini sudah terpidana, Red), sempat tidak dilakukan penahanan, usai dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU).

Pada perkara tersebut, kata Tedjo, pihaknya telah menyelesaikan dengan baik proses perkara hingga inkrah.

a�?Sebelumnya, saya sudah pernah menjalani hal yang sama. Jadi saya kira itu tidak menjadi kendala,a�? ujarnya.

Disinggung apakah tidak ditahannya kedua tersangka akan mengganggu proses pembuktian, juga dibantah Tedjo. Menurut dia, status penahanan tidak berkaitan dengan pembuktian saat persidangan.

a�?Itu kan terkait dengan alat bukti. Dan semua sudah kami kumpulkan di tahap penyidikan,a�? jelas dia.

Dia melanjutkan, pihaknya juga tidak ada kekhawatiran jika kedua tersangka tidak kooperatif di proses selanjutnya. Sebab, jika itu terjadi, jaksa bisa melakukan penahanan di tingkat penuntutan.

a�?Saya rasa kalau tidak kooperatif, masih bisa dilakukan penahanan di penuntutan,a�? jelasnya.

Lebih lanjut, untuk penanganan kasus PT iPasar Indonesia ini, Kejati NTB tetap melaporkan setiap perkembangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk kepada induk institusi kejaksaan, yakni Kejagung.

a�?Setiap tahap kita tembuskan ke KPK, bukan karena ini sempat ditangani KPK, tapi sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka