Ketik disini

Headline Sumbawa

Dewan Minta Proper Hijau AMNT Harus Ditinjau Ulang

Bagikan

TALIWANG–Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas lalainyaA� PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait meluapnya air asam tambang ke sungai Tongo berbuntut panjang. Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara kelembagaan melaporkan masalah tersebut secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan bidang lingkungan a�?Proper Hijaua�? yang pernah diterima harus ditinjau kembali.

Langkah ini diambil karena AMNT dinilai melakukan kesalahan fatal terkait keselamatan dan pengelolaan lingkungan di Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang. Komisi III DPRD KSB juga akan mengkonsultasikan terkait kemungkinan langkah hukum yang akan dilakukan akibat kelalaian itu.

”Saat ini kami tengah berada di Jakarta untuk bertemu langsung dengan pihak Kementerian LHK. Kami ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya terkait peristiwa air asam tambang AMNT,” tegas Andi Laweng, anggota Komisi III DPRD KSB, Selasa kemarin (21/2).

Melubernya air asam tambang AMNT dari Dam Santong 3 dan Dam Tongo Loka sesuai rekomendasi yang disampaikan DLH KSB murni kelalaian pihak perusahaan sendiri. DLH bahkan pernah mengingatkan AMNT beberapa kali terkait masalah ini. Namun langkah antisipasi yang dilakukan pihak perusahaan tidak maksimal. Jumlah pengapuran untuk menetralkan air asam tambang di dam itu ternyata tidak sesuai. Akibatnya, baku mutu air yang masuk ke Sungai Tongo berada dibawah baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Andi Laweng menegaskan, AMNT selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang konsisten tentang perlindungan lingkungan. Sebelum berganti nama menjadi AMNT, kegiatan tambang Batu Hijau ini dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Salama kurun waktu tersebut, perusahaan selalu mendapatkan penghargaan nasional bahkan internasional terkait pengelolaan lingkungan.

”Mereka selalu mendapatkan proper hijau dari pemerintah pusat. Penghargaan itu merupakan yang tertinggi di bidang lingkungan. Tapi dengan kondisi yang terjadi saat ini, penghargaan yang diperoleh selama ini patut dipertanyakan,” katanya.

Komisi III juga mendesak Kementerian LHK meninjau kembali penghargaan lingkungan yang diperoleh AMNT. Terutama proper hijau yang selama ini diraih AMNT selama enam tahun terakhir.

”Kondisi yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,” tandasnya.

Selain itu, komisi III juga akan melakukan konsultasi secara langsung terkait kemungkinan masalah ini dibawa ke ranah hukum. Andi menegaskan, masalah air asam tambang AMNT ini tidak boleh dianggap sepele. Selain menyebabkan pencemaran lingkungan, isu air asam tambang ini juga menyebabkan kegelisahan masyarakat. Baik itu masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penambangan AMNT, maupun nelayan KSB.

”Saat ini terjadi kegaduhan akibat masalah ini. Nelayan kita juga mulai khawatir akibat kondisi tersebut. Jadi ini harus disikapi serius,” tegasnya..

Hal senada juga disampaikan Amiruddin Embeng. Unsur pimpinan Komisi III ini sejak awal memang memberikan reaksi keras terkait masalah itu. Embeng menilai, meluapnya air asam tambang AMNT ke sungai setempat menjadi sejarah baru di KSB. Karenanya, dia mendesak masalah ini harus disikapi serius.

”Meski AMNT menyebut kondisi sungai sudah kembali normal, tapi efek sosial akibat masalah ini masih terasa sampai saat ini,” katanya.

Bahkan secara sosial, masyarakat mulai khawatir akibat kejadian ini.

”Kalau kita diam tanpa memberikan sikap tegas, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ke rakyat. Jangan sampai kasus yang terjadi saat ini berdampak di kemudian hari,” pungkasnya. (far/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka