Ketik disini

Tanjung

Mei Ditargetkan Sudah Jadi Perda

Bagikan

TANJUNGA�– Untuk mengatasi pengelolaan sampah, Pemkab Lombok Utara sudah membuat Raperda Pengelolaan Sampah.

Namun hingga kini raperda tersebut masih harus disempurnakan sehingga belum bisa dilanjutkan pembahasan menjadi perda. a�?Sudah ada di 2016, cuma ada beberapa materi yang harus disempurnakan,a�? ujar Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi.

Dijelaskan, raperda ini akan mencakup juga pengelolaan sampah di tiga gili. Untuk review sudah ada konsultan dari pihak ketiga dalam hal ini Bank Mandiri yang siap melakukannya.

Kata Eka, raperda ini mengatur bagaimana sampah bisa terpilah, proses pengangkutannya, pengelolaan seperti apa, termasuk pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga. Baik itu pemda lain maupun lembaga yang bergerak di bidang persampahan. a�?Kita harap secepatnya bisa segera klir di review baru diajukan ke dewan. Target kita Mei sudah bisa jadi perda,a�? katanya.

Lebih lanjut, Eka mengungkapkan untuk pungutan sampah sudah ada perda yang mengatur. Yakni Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi. Ini mencakup di seluruh Lombok Utara termasuk tiga gili.

Namun dalam perda tersebut memang nominal iurannya kecil. Sehingga pungutan yang dilakukan di Gili Trawangan terkait sampah menjadi penyebab adanya dugaan pungli. a�?Kita sudah sarankan (Dinas) Lingkungan Hidup untuk melakukan perubahan terkait perda ini,a�? tandasnya.

Ditambahkan, retribusi di gili ini terjadi kontraprestasi dari sesuatu yang dilakukan pemda. Sehingga dilakukan pungutan di luar apa yang dilakukan pemda. Sementara itu, pemda belum bisa berbuat apa-apa di gili seperti menyiapkan lahan dan infrastruktur sehingga tidak bisa diintervensi terlalu dalam.

a�?Jika sudah diubah oleh LH kita bisa mengatur yang khusus tiga gili dan nominalnya disesuaikan dengan kemampuan di sana,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka