Ketik disini

Metropolis

Ingat, Gak Boleh Dibagi Rata!

Bagikan

MATARAMA�– Bantuan beras miskin (raskin) atau yang kini disebut beras sejahtera (rastra) untuk Provinsi NTB akhirnya siap didistribusikan.

Sebab surat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sudah terbit. Kini tinggal masing-masing kabupaten menindaklanjutinya.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, pagi kemarin pihaknya mendapat konfirmasi bahwa surat tersebut sudah terbit.

Surat Menko PMK Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017 tentang Petentapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi NTB.

Dalam surat tersebut juga dilampirkan alokasi pagu rastra seluruh Indonesia yang mencapai 2.558.293.542 kg per tahun untuk 14.212.742 keluarga penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 15 kg per kepala keluarga. Sementara NTB sendiri mendapatkan jatah rastra 80.526.402 kg untuk 447.369 keluarga.

Untuk bantuan pangan non tunai di wilayah NTB baru diterapkan di Kota Mataram dengan alokasi Rp 33,8 miliar per tahun untuk 25.680 keluarga penerima manfaat.

Sementara untuk alokasi rasrta per kabupaten, Khalik menyebutukan Lombok Timur sebanyak 138.363 KK, Lombok Tengah 96.375 KK, Lombok Barat 66.996 KK, Lombok Utara 33.755 KK, Kabupaten Sumbawa sebanyak 34.040 KK, Dompu mendapatkan 19.356 KK, Kabupaten Bima 39.995 KK, Kota Bima 8.393 KK dan Sumbawa Barat sebanyak 10.096 KK.

Khalik mengatakan, terbitnya surat dari Kemenko PMK harus segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota. Caranya dengan membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) ke Bulog NTB. a�?Kalau sudah ada SPA baru bisa didistribusikan,a�? katanya.

Ia berharap, pembagian rastra bisa beralan lancar dan warga menerima sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan yakni 15 kg per keluarga.

Ia tidak ingin ada lagi sistem bagi rata yang dapat mengurangi jatah warga yang berhak, meski pada kenyataanya hal ini menurutnya sangat sulit.

Untuk itu, ia meminta semua pihak melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk Ombudsman NTB. Dia mempersilahkan lembaga tersebut melakukan pemantauan.

a�?Kita persilakan Ombudsman membantu kami untuk memantau,a�? kata Khalik.

Bila ada masyarakat miskin tapi tidak menerima, dan sebaliknya orang mampu justru menerima rastra, atau ada penerima yang sudah meninggal, maka pemerintah desa bisa mengusulkan untuk perubahan data.

Perubahan itu diusulkan dan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan, kecamatan sehingga pemerintah di atasnya, dengan demikianA� tidak ada lagi pihak yang saling menyalahkan terkait data penerima.

Sehingga ke depan, pola yang digunakan untuk mengurangi penyimpangan dan bagi rata ini adalah bantuan pangan non tunai.

Pola ini dianggap lebih efektif karena uang akan langsung dikirim ke rekening penerima bantuan, sehingga tidak ada peluang bagi rata. Meski Selain itu, ia juga berharap tidak ada penunggakan pembayaran raskin ke Bulog.

Jika di desa terjadi seperti itu warga harus aktif melaporkan agar mereka tidak menjadi korban. a�?Jika uang raskin belum dibayarkan yang jadi korban masyarakat,a�? ujarnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys