Ketik disini

Tanjung

Dewan Konsultasi ke BKN

Bagikan

TANJUNGA�– Untuk memperjelas nasib tenaga honerer K2 Lombok Utara Komisi I DPRD Lombok Utara berkonsultasi ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Denpasar, Jumat (24/2) lalu. Ini terkait prosedur mutasi kepala sekolah yang sudah dilakukan Pemkab Lombok Utara beberapa waktu lalu. a�?Dengan penjelasan BKN maka kami harap bisa memberikan kejelasan terhadap pemerintah daerah, termasuk nasib ratusan K2 yang sudah menunggu lama kepastian nasib mereka,a�? ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (26/2).

Menurut Ardianto berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tertanggal 16 Oktober 2015, salah satu urusan kewenangan yang diambil alih provinsi yaitu sekolah tingkat SMA/SMK.

Sementara, berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang OPD, Pemkab Lombok Utara melaksanakan mutasi seluruh PNS termasuk para guru SMA/SMK. a�?Ada yang menjadi pejabat struktural, ada yang dipindah tempat lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Ada juga kepala sekolah yang jadi guru lagi,a�? katanya.

Persoalan lainnya adalah masih ada ratusan K2 yang menunggu informasi tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai nasibnya. Selanjutnya, kekurangan ribuan PNS di Pemkab Lombok Utara. Dengan kekurangan PNS itu, apakah Pemkab Lombok Utara diberikan jatah secara khusus untuk mengangkat CPNS tersebut.

Sementara itu, dari penjelasan Kabid Informasi Kepegawaian (Inka) Abdul Salam Gassing menyampaikan mengenai mutasi guru, berdasarkan surat edaran menteri nomor 120/5935/SJ tertanggal 18 Oktober 2015 telah ditegaskan, semenjak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka pemkab/pemkot tidak boleh melakukan mutasi.

Ketika melakukan mutasi sudah melanggar Undang-Undang. Karena seharusnya 2015-2016 sudah melakukan peralihan. Setelah mereka dipindah ke pemprov, lalu dipindah lagi oleh pemprov dikembalikan semula.

Sementara mengenai nasib K2 ini masih berlaku di seluruh Indonesia. Berdasarkan database nasional jumlah formasi yang tidak lolos sebanyak 420 ribu orang. Untuk mengangkat mereka diperlukan membuat regulasi baru. Karena dalam Undang-Undang ASN sudah tidak diakomodir. Sehingga saat ini DPR RI melalui Komisi II sudah mengajukan revisi yang dimasukan di prolegnas dalam rapat paripurna DPR untuk dibahas.

Salah satu hal direvisi untuk mengakomodir K2, sehingga sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu. Setelah direvisi, maka pihaknya harus menunggu peraturan pemerintah (PP) lagi. Sampai saat ini belum ada formasi K2 dan PNS.

Dengan demikian, perlu menjadi perhatian nama yang sudah masuk jangan sampai diperdaya oknum untuk mengambil keuntungan mengatasnamakan BKN. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka