Ketik disini

Metropolis

DKP Siapkan Jaring untuk Nelayan

Bagikan

MATARAMA�– Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti belum memberikan kompensasi kepada para nelayan sebagai imbas pelarangan menangkap benih lobster.

Kondisi ini sangat disesalkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Sebab dengan pelarangan itu berpotensi besar menambah angka kemiskinan di daerah.

a�?Kebijakan di pusat seperti ini kadang berimbas ke daerah dan membuat angka kemiskinan bertambah,a�? kata Amin dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kantor Gubernur NTB, Jumat (24/2).

Ia menekankan, pemerintah pusat harus melihat kondisi di daerah. Di mana para nelayan sebelumnya sudah sangat bergantung pada hasil penjualan benih Lobster.

Sekarang setelah pelarangan, para nelayan belum mendapatkan pekerjaan lain yang sebanding hasilnya dengan menangkap benih lobster. Selain itu, banyak juga diantara mereka yang ditangkap aparat karena nekat menjual benih secara ilegal.

Ia mengaku tidak ingin kondisi ini terus menerus menimpa para nelayan. Untuk itu, harus ada solusi berupa kompensasi kepada nelayan tangkap di NTB.

a�?Kita ingin menekan angka kemiskinan,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB H Lalu Hamdi mengatakan, para nelayan lobster ini tidak memiliki alat untuk menangkap ikan.

Karena dahulu mereka menjual alat tangkap ikan untuk menangkap benih lobster, tapi sekarang mereka dilarang sehingga kebingungan. Mereka tidak bisa menangkap ikan.

a�?Kami masih mengajukan kompensasi kepada kementerian tetapi masih dalam kajian,a�? katanya.

Beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan uji coba menangkap lobster yang beratnya lebih dari 200 gram menggunakan jaring khusus. a�?Uji cobanya sudah berjalan dua bulan di Teluk Awang,a�? kata Hamdi.

Meski uji coba belum selesai, tetapi hasilnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif. Dengan jaring khusus itu, nelayan bisa mendapatkan lobster yang lebih dari 200 gram, ikan tangkapan lebih baik.

Sehingga ia optimis, jika menggunakan jaring biasa mereka bisa menangkap lobster besar, apalagi dengan bantuan jaring khusus maka hasilnya akan lebih baik.

Selain ke kementerian, pemprov juga sudah berkomunikasi dengan Perusahaan Perikanan Nusantara dalam rangka pemberian modal kepada nelayan, atau bantuan sarana alat yang bisa digunakan nelayan lobster.

Dengan harapan, nelayan tidak lagi menangkap benih lobster di bawah 200 gram. Disamping itu, sosialisasi juga terus dilakukan agar para nelayan tidak menjual ke luar negeri secara ilegal.

Ke depan tentu, para nelayan tetap akan diperhatikan, banyak alternatif yang akan ditawarkan. Bisa dalam bentuk bantuan jaring, pengembangan tambak dan sebagainya.

Ia memperkirakan, untuk satu atau dua nelayan butuh bantuan Rp 150 juta. Tapi jika mereka masih memiliki perahu dan mesin tinggal didukung dengan alat jaring saja, maka satu nelayan butuh hanya Rp 30 juta per orang. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka