Ketik disini

NASIONAL

Moratorium ke Timur Tengah Bocor

Bagikan

MASALAH yang lebih khusus dalam penempatan TKI berada di Timur Tengah. Sejak 2015, pengiriman TKI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga sudah dihentikan sementara sampai waktu yang belum pasti. Tapi, moratorium itu malah menimbulkan masalah baru. Para TKI tetap berangkat ke 19 negara di Timur Tengah meskipun dengan cara-cara ilegal.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak mengelak kalau moratorium itu berdampak negatif. Pengiriman TKI pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah itu melabrak aturan. Alhasil, ketika tiba di Timteng status mereka berubah menjadi TKI ilegal.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menuturkan pihaknya sedang berusaha mencari tahu penyebab bocornya moratorium tersebut. Karena tidak bisa bekerja sendiri mereka pun sampai menggandeng Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Mereka beranggapan kemunculan TKI ilegal di timur tengah itu bermula dari penyelewengan. a�?Kalau ada penyelewenganA�kanA�ada potensi korupsi,a�? ungkap Nusron.

Mereka juga bakal mencari tahu letak kesalahan yang menyebabkan munculnya persoalan baru. a�?Apakah salah sistemnya, atau (salah) orangnya?a�? ucap Nusron.

Sebab, besar kemungkinan pelanggaran prosedur oleh TKI melibatkan oknum tidak bertanggung jawab. Baik di dalam maupun di luar BNP2TKI. a�?Kasarnya, ada yang disogok,a�? ucap pria kelahiran Kudus itu.

Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah itu berlaku di 19 negara. Yakni, Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Data di Migrant Care menunjukan jumlah orang yang hendak ke Timur Tengah menjadi pembantu rumah tangga (PRT) ada 2.793 orang. Temuan itu hanya di bandara Soekarno Hatta pada 2015-2016 atau setelah keputusan untuk menghentikan pengiriman PRT ke Timteng.

Sebanyak 1.021 orang diantarnya adalah PRT yang baru pertama kali berangkat. Sayang mereka pergi dengan menggunakan visa umrah, ziarah atau visit, mengunjungi keluarga, dan bekerja menjadi cleaning service. Sedangkan 1.772 orang lainya merupakan PRT migrant yang berangkat kembali karena cuti dan mereka memperpanjang kontrak.

Direktur eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan dalam kurun dua tahun ini moratorium penempatan TKI di Timur Tengah itu malah tidak efektif dan menimbulkan masalah baru. Bahkan, memicu perdagangan manusia atau human trafficking.

a�?Itu diperparah dengan pejabat di luar negeri yang justru bilang mereka (TKI, Red) tidak bertanggung jawab pada para TKI menempuh jalur ilegal itu,a�? ujar Wahyu. a�?Lha kan mereka tidak ikut skema resmi,a�? imbuh dia.

Dia menuturkan, perlu ada evaluasi khusus untuk pengiriman TKI ke timur tengah. Salah satunya adalah penguatan diplomasi untuk perlindungan TKI. a�?Mestinya moratorium itu menjadi penekanan pada Timur Tengah,a�? jelas dia.

Wahyu mengungkapkan, moratorium yang diberlakukan di 19 negara itu ternyata belum diakui atau diterima oleh negara-negara tersebut. Buktinya mereka masih mengeluarkan visa dengan tidak terlalu ketat. a�?Visa kerja tetap dikeluarkan. Jadi kebijakan kita tidak diakui,a�? ungkap dia. (syn/jun/JPG/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka