Ketik disini

Headline Praya

Sengketa Nambung di Tangan Mendagri

Bagikan

PRAYAA�– Pemerintah provinsi NTB memastikan diri, tidak memiliki hak untuk menentukan sengketa wilayah Nambung. Keputusan tertinggi, tetap ada di Kemendagri, bukan provinsi. Sehingga, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Barat (Lobar) sebaiknya menunggu saja.

a�?Provinsi hanya bertugas memfasilitasi. Jika tidak ada jalan keluar, maka kita kembalikan ke Kemendagri,a�? kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Sabtu (25/2) usai menghadiri pembukaan Rakerda Golkar NTB di alun-alun Tastura, Praya.

Senada dikatakan Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi. Ia menekankan, provinsi memang tidak berhak dan berwenang, menentukan tapal batas suatu wilayah. Artinya, jika Lobar mengacu pada SK Gubernur Nomor 267 Tahun 1992, maka hal itu dinilai Ruslan bukan menjadi landasan hukum.

Karena menurut Ruslan, secara de facto dan de jure, Nambung merupakan bagian dari wilayah Loteng, yang tidakA� terpisahkan satu dengan lain. Itu sudah diatur Undang-undang Nomor Tahun 69 Tahun 1958. Termasuk, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) provinsi.

Untuk itulah, pihaknya menyarankan agar Pemkab Loteng diminta tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga, guna melayani klaim Lobar. Sebaiknya, Loteng dalam posisi menunggu saja. Karena, Kemendagri tidak akan gegebah memutuskan sengketa Nambung. Kemendagri pastinya mengacu pada aturan tertinggi, bukan SK Gubernur.

a�?Loteng tidak perlu mencari pembelaan kemana-mana, tidak perlu juga banyak berdebat. Yang jelas, wilayah Nambung tetap milik Loteng,a�? kata pria asal Praya itu.

Pernyataan tersebut, tambah Ruslan bukan karena dirinya berasal dari Loteng. Melainkan, murni pandangan yuridis. Kalau berbicara politis birokrasi, sejak Loteng berdiri hingga sekarang, roda pemerintahan di wilayah Nambung, menjadi satu kesatuan dengan Desa Montong Ajan, Praya Barat Daya.

Pada masa Pileg, Pilpres dan Pilgub pun, diakuinya warga Nambung memilih atas nama warga Loteng. Bukan Lobar. Soal kemudian ada infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana yang dibangun Lobar, menurutnya itu suatu kesalahan yang dilakukan Lobar. Karena, membangun di lahan milik daerah lain.

a�?Saya merasa curiga, di Nambung itu ada indikasi permainan investasi. Para investor mengira Nambung masuk wilayah Lobar,a�? kata Ruslan. (dss/r2)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka