Ketik disini

Giri Menang Headline

1.300 Peserta BPJS Diblokir

Bagikan

GIRI MENANG – Tahun ini, sekitar 1.300 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat harus gigit jari. Lantaran keanggotaannya tidak aktif lagi. Imbasnya, kartu BPJS Kesehatan yang mesti dipakai berobat harus diblokir.

Rupaya pemblokiran tersebut disebabkan karena peserta BPJS tidak melakukan pembayaran presmi wajib setiap bulan. Seperti kondisi yang dialami Inaq Marean, warga Dusun Tokek, Desa Kuripan Induk yang mengidap kangker ganas di hidung dan mulut.

Saat dikroscek oleh petugas BPJS Kesehatan Cabang Mataram, kemarin (27/2), ternyata Inaq Marean menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri. Meskipun tergolong miskin. Kartu Kesehatan BPJS Inaq Marean tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Alias bukan tergolong Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kanit Hukum Komunikasi (HK) II dan Kepatuhan BPJS Cabang Mataram L Suryatma menjelaskan, kemungkinan terjadi pemblokiran pada BPJS Kesehatan Mandiri tentu disebabkan karena tidak membayar premi setiap bulan. Premi itu dibayar setiap bulan. Untuk golongan III (warga miskin) per bulan membayar Rp 25.500.

“Masalah diblokir tentu kemungkinan penyebabnya adalah tidak membayar. 1300 peserta tidak aktif (Lobar), kemungkinan kalau dia mandiri berarti tidak membayar premi,a�? jelasnya ditemui saat mengunjungi Inaq Marean.

Menurut Suryatma, solusinya, apabila warga miskin seperti Inaq Marean status kartu BPJS otomatis harus diubah. Yakni dari BPJS Mandiri ke penerima bantuan iuran (PBI).

Lalu bagaiamana dengan status 1.300 peserta BPJS di Lobar yang tidak aktif? Dikatakan, masalah pemblokiran itu merupakah langkah dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bukan pihaknya. Sebab itu, ia berharap pemerintah terkait mengkroscek ulang. Agar penerima PBI tepat sasaran.

Bagaimanapun, semua data peserta BPJS, pihaknya hanya menerima dari Pemda setempat. “Kalau memang salah, ya Pemda harus validasi data lagi,a�? sarannya.

Apabila warga tergolong miskin, otomatis akan dimasukkan sebagai peserta PBI. Karena pada dasarnya, peserta BPJS ada yang ditanggung oleh negara dan ada tanggungan daerah.

Di tempat yang sama, Camat Kuripan L Moh Hakam mengaku sementara ini belum ada lagi warganya yang melapor karena kartu BPJS diblokir. Sebagai pemerintah kecamatan, pihaknya mengatensi persoalan ini.

Tidak hanya soal bantuan kesehatan, bantuan program pemerintah lainnya, seperti fasilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga akan diperhatikan betul. “(Inaq Marean) kami akan kroscek ulang apakah sudah terdata sebagai penerima program RTLH,a�? katanya.

Kuota RTLH di Kecamatan Kuripan tahun ini sebanyak 75 rumah. Nantinya pihak kecamatan, kata Hakam, akan mengkroscek ulang apakah penerima program tersebut benar-benar masyarakat yang memang membutuhkan atau tidak. Sehingga bantuan pemerintah itu tepat sasaran. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka