Ketik disini

Metropolis

BPN Salahkan Dishut

Bagikan

MATARAMA�– Laporan masyarakat dalam bidang pertanahan terus meningkat sejak tiga tahun terakhir. Buktinya, Ombudsman NTB menerima sekitar 540 laporan masyarakat sepanjang tahun 2016.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuazzamil Yusuf pun langsung mengadakan pertemuan dengan BPN NTB usai diskusi terbuka di Pemprov, kemarin (27/2).

“Tadi diungkap oleh Ombudsman bahwa kasus terbesar saat ini adalah kasus pertanahan,” kata Almuazzamil yang ditemui usai rapat.

Ia mengatakan, akan mendalami permasalahan tersebut hingga mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Sehingga pihaknya ingin mendengar permasalahan yang sebenarnya dari pihak BPN.

Sebelumnya, dalam rapat kunjungan kerja di ruang kantor Gubernur NTB, Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim mengungkapkan, sejumlah permasalahan besar yang tengah dihadapi NTB saat ini.

Salah satunya masalah pertanahan. “Sekitar 540 masyarakat NTB tahun 2016 datang berkonsultasi maupun melapor mengenai masalah pertanahan,” ungkap Adhar.

Dari jumlah itu, sebanyak 160 diantaranya, ditindaklanjuti sebagai laporan. Sehingga kasus pertanahan menjadi salah satu fokus utama Ombudsman pada beberapa tahun terakhir.

Adhar menyebut, ratusan kasus tersebut meliputi beberapa masalah seperti kecocokan tanaman pada tanah, pengukuran tanah, hingga sengketa. Kasus yang paling banyak dilaporkan di daerah Lombok Selatan.

Disebutkannya, daerah yang terkenal akan keindahan pariwisatanya tersebut adalah lahan yang paling banyak masalah. “Kasus pertanahan, adalah permasalahan yang memiliki kecenderungan peningkatan paling pesat,” tegasnya.

Selain itu, penerbitan sertifikat oleh pihak BPN adalah masalah yang sudah lama terjadi namun belum terselesaikan. Tidak hanya itu, permasalahan juga terletak pada peta yang digunakan oleh dua instansi terkait yang berbeda. Dalam hal ini Dinas Kehutanan dan BPN. “Kedua belah pihak menganggap peta mereka yang benar,” keluh Adhar.

Sementara itu, perwakilan BPN NTB Imam Sunaryo mengatakan, permasalahan tersebut timbul akibat keterlambatan Dinas Kehutanan dalam penentuan kawasan hutan, sehingga terjadi dilema.

Di mana surat tanah yang sudah dikeluarkan BPN lebih dulu daripada peraturan kawasan hutan. “BPN sudah menerbitkan surat tanah, setelah itu baru ditentukan bahwa itu kawasan hutan. Di situ permasalahannya,” tandas Imam. (van/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka