Ketik disini

Headline Sumbawa

Dua Kasus Dugaan Korupsi Ditingkatkan

Bagikan

SUMBAWA– Kejaksaan Negeri Sumbawa melakukan ekspose terhadap tiga kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa, kemarin(27/2). Hasilnya, dua kasus diputuskan untuk ditingkatkan statusnya. Sementara satu kasus dihentikan karena belum dapat ditingkatkan statusnya ke penyelidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono yang ditemui seusai ekspose mengatakan, tiga kasus tersebut yakni kasus PNPM Labuhan Badas, dugaan penyimpangan dana Desa Pamanto, Kecamatan Empang dan Kasus Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT). ”hari ini (kemarin, red) kami memang ada tiga ekspose perkara yang ditangani intelijen,” ujar Paryono, didampingi Kasi Intel Erwin Indrapraja, SH., MH dan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH.

Untuk kasus PNPM Labuhan Badas, statusnya ditingkatkan dari puldata ke penyelidikan di seksi pidana khusus (pidsus). Kemungkinan besar, kasusnya juga akan ditingkatkan ke penyidikan. Saat ini, kasusnya sedang didalami lagi untuk ditingkatkan ke penyidikan. Dalam kasus ini juga sudah ditemukan perbuatan melawan hukum. Begitu juga kerugian negaranya sudah mulai terlihat.

Pihaknya juga sudah menetapkan satu calon tersangka dalam kasus ini. Calon tersangkanya merupakan salah satu oknum pengurus dalam UPK PNPM Kecamatan Labuhan Badas. Dalam kasus ini, uang bergulir yang disetorkan oleh kelompok tidak disetorkan ke kas PNPM. Namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini terjadi kurun waktu 2013-2014. Dalam program ini, dana PNPM digelontorkan kepada 64 kelompok yang tersebar di tiga desa kecamatan setempat. Menurut informasi, dana pinjaman kelompok yang disetorkan kepada pengelola PNPM dengan cara mencicil diduga tidak disetorkan ke kas umum PNPM.

Kasus penyelewengan penggunaan dana Desa Pamanto juga ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya juga sudah jelas. Dalam hal ini, dugaan penyelewengannya berupa pengerjaan program yang diduga fiktif. Juga ada pelaksanaan proyek fisik yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Paryono menjelaskan, Desa Pamanto mendapatkan ADD sebesar Rp 800 juta pada 2015 lalu. Kemudian desa tersebut kembali mendapatkan ADD sebesar Rp 1,4 miliar pada 2016. Dalam hal ini, ada sejumlah pengerjaan yang dilakukan tapi dibuat seolah-olah dilaksanakan. Seperti proyek pengadaan barang dan pembangunan drainase. Tapi sebenarnya program tersebut tidak ada.

Setelah ditotal oleh timnya, diduga kerugian negara dalam kasus tersebut sekitar Rp 800 juta lebih dari dua tahun anggaran. Kemungkinan kerugian negara dalam kasus ini bertambah. Sebab kerugian negara yang ada saat ini baru dari dugaan program fiktif. Belum dari pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Dalam kasus ini, pihaknya juga sudah menetapkan satu calon tersangka. Yang bersangkutan merupakan oknum pengurus di desa setempat. Namun, pihaknya juga tetap mendalami untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak BPMPD dalam kasus ini. ”Untuk sementara satu (calon terdangka, red) ini,” imbuh Paryono.

Sementara itu, untuk kasus DBHCHT pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 84 tahun 2008 yang diperbaharui oleh peraturan nomor 20 tahun 2009. Dalam hal ini, penggunaan DBHCHT harus sesuai dengan dampak tembakau. Memang ditemukan ada yang digunakan tidak sesuai peruntukkannya. Namun, dalam PMK diatur jika kegiatannya tidak sesuai peruntukkannya, maka hal itu merupakan kesalahan administrasi.

Dalam awal penanganan kasus ini, pihaknya juga sudah melakukan pendalaman. Dalam artian untuk mengetahui apakah yang sudah dilaksanakan ini benar-benar dikerjakan atau tidak. Dicontohkan, seperti pengadaan bibit kelapa. Setelah diperiksa, ternyata benar bahwa pengadaannya telah dilaksanakan. Begitu juga seperti kegiatan non-fisik seperti sosialisasi juga sudah dilaksanakan. ”kegiatannya ada namun tidak sesuai peruntukkannya,” terangnya.

Karena itu, pihaknya menganggap terjadi kesalahan administrasi dalam kasus ini. Kerugian negara dan unsur pidananya juga tidak ditemukan. Akhirnya, diputuskan kasus ini ditutup untuk sementara. Apabila di kemudian hari kembali ditemukan bukti terkait penyalahguaan dan kerugian negara, kasusnya akan dibuka lagi. ”untuk sementara, DBHCHT kami tutup. Biar ada kepastian dulu dan tidak berkepanjangan,” kata pria berkacamata ini. (run)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka