Ketik disini

Tanjung

Pemdes Senaru “Minta” Sendang Gile dan Tiu Kelep

Bagikan

TANJUNGA�– Saat ini pengelolaan objek wisata Sendang Gile dan Tiu Kelep di Senaru ditangani oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata. Namun pengelolaan dua objek wisata itu dianggap belum optimal. Untuk itu Pemdes Senaru menginginkan pengelolaan objek wisata air terjun tersebut diberikan sepenuhnya ke desa. a�?Dari Desa Senaru mekar sampai definitif itu dipegang desa,a�? ujar Kades Senaru Isa Rahman dalam pertemuan seluruh kepala desa dengan bupati dan wakil bupati Lombok Utara, kemarin (28/2).

Dijelaskan, desa melalui satu organisasi mengelola objek wisata tersebut hingga pertengahan 2014 lalu. Namun pemkab kemudian mengambil alih pengelolaannya. Pemkab mengancam desa yakni tidak akan diberikan ADD. a�?Kami sempat mempertahankannya karena itu aset desa,a�? ungkapnya.

Menurutnya, saat dikelola pihaknya, soal kebersihan, penggajian tenaganya, dan keamanannya terjamin dan tidak ada kendala. Tetapi setelah diambil alih pemda justru banyak keluhan dari wisatawan. a�?Sampah di sana-sini, wisatawan komplain, fasilitas seperti musala dan WC rusak semua. Ini sudah kita sampaikan ke pemda tapi disuruh tunggu-tunggu terus,a�? tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berniat mengambil alih pengelolaan dua objek wisata air terjun tersebut per 1 Maret 2017. Apalagi beberapa waktu lalu tim saber pungli juga melakukan operasi tangkap tangan di loket pintu masuk objek wisata Sendang Gile. a�?Itu empat petugas loket yang ada di sana tidak pernah digaji karena tidak memiliki SK. Mereka dijanjikan jadi tenaga kontrak sudah 2,5 tahun tapi tidak ditepati,a�? ungkapnya.

Lebih lanjut, pertimbangan lainnya adalah karena ada seorang oknum yang merekrut pegawai untuk mengelola dua air terjun itu melalui pihak ketiga. a�?Semua warga mengeluh ke saya tentang hal ini karena tidak dilibatkan,a�? cetusnya.

Isa juga mengungkapkan sewaktu dikelola desa dan masyarakat kebersihan, keamanan, dan penyetoran ke pemerintah daerah aman dan lancar. Bahkan saat ada wisatawan yang tertimpa musibah pihaknya juga memberikan santunan. a�?Waktu dikelola pemda mana ada santunan yang diberikan,a�? katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan, seluruh desa harus memerhatikan aturan yang berlaku dan dijadikan pedoman. a�?Apa yang menjadi keluhan itu harus dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan,a�? tandasnya.

Ditambahkan, desa tidak diperbolehkan mengambil alih pengelolaan objek wisata tersebut karena ada aturan yang harus diikuti. Jangan sampai aturan dilanggar justru berdampak hukum bagi aparat desa atau masyarakat misalnya seperti pungli.

Najmul menegaskan, sampai saat ini belum ada pihak yang ketiga yang ditunjuk untuk mengelola objek wisata tersebut. Hal ini menepis keluhan bahwa ada oknum yang sudah mulai merekrut tenaga kerja.

Kata Najmul, untuk mencari pihak ketiga, tentu melalui tender. Selain itu, tentu akan ada kompetisi untuk mencari pihak ketiga berdasarkan kelayakan dan rencana bisnis. a�?Jadi siapapun bisa menjadi pihak ketiga, jika kami ingin mencari pihak ketiga dan wajib ditenderkan tidak bisa diserahkan langsung. Melalui tender itulah kompetisi terjadi,a�? jelasnya.

Dalam proses tender nanti dilihat rencana bisnis yang bagus, bisa menjaga objek wisata dengan baik, mampu mendatangkan keuntungan yang besar oleh tim penilai independen dari pemkab. a�?Jangan khawatir semua berjalan sesuai aturan dan akan dimusyawarahkan dengan pihak desa,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka