Ketik disini

Bima - Dompu

Polemik APBD di DPRD Mulai Memanas

Bagikan

DOMPU – Polemik APBD di lembaga DPRD mulai memanas. Ketua DPRD Yuliadin menganggap langkah ketua BK memanggil sejumlah fraksi melanggar aturan.

“Saya ini pimpinan dewan, tak bisa dilangkahi. Harusnya BK bersurat dulu ke saya, baru surat pengaduan itu ditindaklanjuti ke fraksi,” tegas Yuliadin pada Radar Dompu (Lombok Post Group), Selasa (28/2).

Dijelaskan, pengaduan itu harusnya disampaikan melalui pimpinan bukan langsung ke BK. Itu sesuai Pasal 5 Tata Tertib DPRD Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Beracara BK DPRD Dompu.

Dalam pasal tersebut ada beberapa item BKA� ketika melakukan klarifikasi. Pertama, meminta keterangan lisan dan tertulis dengan menunjukkan adanya dugaan melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma yang dianut, adat istiadat dan etika masyarakat.A� Kedua, adanya dugaan menggunakan fasilitas DPRD di luar prosedur yang benar. Ketiga, ketidakhadiran dalam rapat selama 3 kali berturut-turut. Dan terakhir, dugaan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dalam rapat.

“Itu sudah jadi mekanisme di DPRD yang harus dijalankan. Misalnya, ketika ada anggota dewan tidak masuk kantor. Kita panggil bersangkutan untuk diklarifikasi,” jelasnya.

Menyikapi surat pengaduan dari sejumlah fraksi, Bucek, sapaan akrab ketua dewan ini siap menerima. Ia tidak bisa membatasi seseorang untuk melapor.

“Itu hak mereka,” kata Bucek.

Menurutnya, surat pengaduan itu tetap ditindaklanjuti melalui rapat internal dewan. Jika dalam rapat itu tidak ada titik temu, ia siap untukA� dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Saya tidak ingin ada fitnah. Kalau saya dianggap melanggar, silakan dilaporkan,” tegasnya.

Menurut Bucek, APBD 2017 sudah sesuai syarat formil dan mekanisme yang berlaku. Bahkan, APBD sudah diperdakan, diparipurnakan dan disetujui semua fraksi dewan yang ada.

Soal tidak diundangnya anggota Banggar dalam rapat penyempurnaan APBD beberapa waktu lalu, Bucek menilai, hal itu bukanA� sesuatu yang patut dipermasalahkan. Karena sama sekaliA� tidak ada niat untuk mengabaikan Banggar dalam membahas APBD hasil evaluasi gubernur.

“Sebelumnya Banggar sudah mengikuti rapat evaluasi di provinsi,” katanya.

Pada rapat hasil evaluasi tersebut tidak ada persoalan yang menonjol. Atau yang berubah dari hasil paripurna dewan sebelumnya.Selain itu kata dia,A� pembahasan APBD Dompu terbentur dengan waktu. Karena dibanding dengan daerah lain, Dompu paling terakhir membahas APBD.

“Jika telat, sudah jelas Dompu akan kembali menggunakan APBD tahun sebelumnya. Ini yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (jw/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka