Ketik disini

Bima - Dompu

Jangan Masuk Penjara Gara-gara ADD

Bagikan

DOMPU – Bupati Dompu H Bambang M Yasin (HBY) meminta para kepala desa (Kades) hati-hati dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Sorotan masyarakat terhadap dugaan penyelewengan ADD menimbulkan gejolak. Tak sedikit warga menggelar unjuk rasa.

Kemarin (2/3), di hadapan seluruh camat dan kepala desa meminta mereka bekerja secara profesional, jujur dan terbuka pada masyarakat. Kagiatan yang digelar di Gedung PKK itu merupakan kerja sama BPMPD dan BRI Dompu.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa diantara kita adalah bersaudara. Saling menjaga, bahu membahu membangun daerah ini,” kata HBY.

HBY mengaku, masih banyak desa yang perlu dibenahi. Terutama, terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).Diakui, ADD sekarang menjadi sorotan publik. Demo terjadi dimana-mana karena ada masalah dengan pengelolaan ADD. Hal ini yang harus menjadi perhatian pada kades di Dompu.

“Pengelolaan ADD harus transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Menurut HBY,A�A� korupsi itu bukan karena seseorang itu mengambil atau menyelewengkan anggaran negara. Salah mengelola anggaran, juga merupakan korupsi.

“Saya berharap mulai tahun ini tidak ada lagi Kades yang ditangkap karena korupsi. Penahanan kades beberapa waktu lalu menjadi kasus terakhir di Dompu,” tegasnya.

Dikatakan, Pemda Dompu kini menyusun juklak dan juknis untuk membenahi administrasi pengunaan anggaran tersebut.

“Kita ingin ada perpanjangan tangan dalam mengawal anggaran tersebut,a��a�� ujarnya.

Langkah itu, kata HBY, untuk memudahkan pemda menyusun LKPJ. Sebab, dua tahun terakhir pembuatan laporan kerap terlambat, sehingga ikut menghambat pembahasan APBD.

“Desa dan pemda adalah satu sistem. Jika SPJ desa terlambat, jelas akan menghambat kinerja pemda dalam menyusun LKPJ,” ujar bupati.

Selain pembinaan, kegiatan itu juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa kades dan camat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kesempatan itu dimanfaatkan sebagian kades untuk menyampaikan keluhan maupun saran.

Seperti yang disampaikan Kades Tembalae, yang juga Ketua Forum Kades Amir Mahmud. Menurut dia, belakangan ini semua desa di Dompu terus menuai sorotan, terutama terkait dengan ADD.Tidak sedikit pula dilaporkan ke penegak hukum karena diduga menyalahgunakan anggaran.

Amir mengaku, banyak kendala yang dihadapi di desa. Baik terkait dengan kinerja sekretaris desa maupun soal administasi.

Tidak heran kata dia, kepala desa dibuat dilema. Di satu sisi ADD adalah tanggungjawabnya, di sisi lain tidak didukung dengan SDM yang memadai.

Selama ini kata Amir, desa dituntut mempercepat pembuatan SPJ. Tapi, tidak didukung dengan kinerja sekretaris.

“Ini perlu kami sampaikan. Karena masih ada sekretasi yang tidak paham komputer, begitu juga dengan tenaga administrasi. Kami sebenarnya sangat membutuhkan tenaga dari ASN,” kata Amir. (jw/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka