Ketik disini

Metropolis

Didi: Kami Siap Ganti Rugi

Bagikan

MATARAM – Perilaku mantan anggota dewan yang membawa kabur fasiltas penunjang kinerja sebanyak 69 unit, memang tidak pantas untuk ditiru. Seperti diketahui 69 unit itu terdiri atas 4 sepeda motor, 37 laptop, 5 notebook dan 23 tablet.

Sampai saat ini, belumA� kembalinya fasilitas-fasilitas ini, justru menjadi beban akuntabilitas laporan asset daerah dan berulang kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, bahkan mengaku kelimpungan. Berbagai upaya sudah dilakukannya untuk meminta para mantan anggota dewan terhormat itu, mengembalikan lagi fasilitas yang diberikan negara.

“Karena menyangkut inventarisasi, saya sudah lakukan berbagai macam upaya untuk men-clear-kan ini,a�? ungkap Didi.

Sayangnya memang, sampai saat ini belum ada kabar mengembirakan. Terutama fasilitas yang sudah lama dibawa pulang para anggota dewan itu. Didi mengaku kesulitan karena barang-barang itu sudah raib lama.

Namun ia tetap meminta, semua pihak objektif menilai. Sisa fasilitas yang belum dikembalikan hanya 10 persen dari keseluruhan fasilitas untuk anggota dewan. Selebihnya, Didi mengklaim sudah berhasil mengembalikannya.

a�?Dulu kan fasilitas ini diberikan untuk menunjang efektivitas tugas dewan. Tapi barangnya dulu-dulu, jadi susah ditemukan sekwan,a�? tuturnya.

Khusus untuk fasilitas elektronik, seperti laptop, tablet dan notebook, sebelumnya disedikan untuk menunjang pola komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan. Guna memudahkan fungsi pengawasan dan budgeting. Tapi entah bagaimana awalnya, sistem ini pun sulit terbangun. Sementara fasilias ikut raib.

“Tapi ini tanggung jawab kami mengamankan aset itu terlaksana,a�? terangnya.

Saat ini pihaknya tengah mencari cara. Jika barang-barang elektronik itu tidak ditemukan, apakah memungkinkan untuk melakukan penggantian barang. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aset yang hilang.

a�?Ya, kalau memang nanti solusinya ganti rugi, kita harus lakukan. Prinsipnya siap, siap ganti rugi itu,a�? tegasnya.

Dengan catatan, proses ganti rugi ini dibenarkan secara aturan. Pihaknya sebenarnya tidak ingin dianggap tidak bertanggung jawab. Apalagi, ini menyangkut barang-barang daerah yang harus, bisa dipertanggung jawabkan secara administratif. Mengingat saat ini juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit pada aset dan keuangan daerah. “Ndak boleh lari dari tanggung jawab,a�? tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi belum bisa memastikan. Apakah, raibnya fasilitas daerah untuk anggota dewan itu bisa disamakan dengan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk PNS atau tidak.

a�?Itu kan untuk PNS, apakah pejabat dewan bisa disamakan atau tidak, nah ini yang belum bisa saya pastikan,a�? ujar Syakirin.

Karena itu, dirinya butuh waktu untuk mempelajari aturan yang ada. Sehingga, langkah yang diambil nanti, tidak menimbulkan persoalan baru yang semakin memperumit kondisi aset daerah. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka