Ketik disini

Politika

Sunarpi Bantah Tudingan Ali BD

Bagikan

MATARAM – Menyosialisasikan diri untuk maju di Pilgub NTB 2018 memang perlu dilakukan. Entah turun langsung ke masyarakat, menyebar spanduk, dan baliho.

Mendekati Pilgub NTB 2018, semua hal sangat rentan diisukan adanya unsur politik. Terlebih jika bakal calon gubernur (bacagub) ini tidak berasal dari dunia politik. Salah satunya Rektor Universitas Mataram Prof Ir H Sunarpi.

Dikabarkan, dalam pencalonannya ia memanfaatkan spanduk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus memajang foto rektor. Tak hanya itu, mahasiswa juga diminta untuk mengumpulkan KTP masing-masing untuk alasan akademisi. Namun bertujuan pengumpulan dukungan bagi sang rektor.

Tak ayal, kabar ini pun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Khususnya, Bupati Lotim Ali BD yang merasa risih dan terganggu. Ia menilai rektor memanfaatkan KKN mahasiswa sebagai kampanye politik dan menodai dunia pendidikan.

Menanggapi hal ini Wakil Rektor III Universitas Mataram M Natsir angkat bicara. Ia menjelaskan, pelaksanaan KKN tematik berdasarkan program atau tema yang sudah diajukan mahasiswa.

Antara lain, dalam rangka bagaimana mengolah sampah basah dan organik menjadi barang yang dapat digunakan seperti pupuk. Ada pula di wilayah Jerowaru, mahasiswa mempraktikkan bagaimana cara kemudahan pengurusan akta kelahiran. Sehingga ada pengumpulan KTP, dan kartu keluarga yang menjadi syarat pembuatan akta kelahiran.

Ada pun kemudian muncul kabar tersebut, ia menegaskan, KKN tematik Unram tersebut murni untuk akademik, tidak ada unsur politik. a�?Tidak ada yang itu (kampanye politik, Red),a�? katanya, kemarin (2/3).

Dalam pelaksanaan KKN, seminar sebelumnya mahasiswa sudah ditanamkan untuk menjalin hubungan yang baik di tengah masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Spanduk bergambar foto rektor sekaligus sebagai ajang promosi Universitas Mataram secara umum kepada masyarakat.

a�?Tidak ada yang disebutkan itu,a�? tambah Natsir. a�?Kalau pun ada baliho yang bergambar rektor itu adalah punya simpatisan atau tim sukses dari Pak Sunarpi,a�? terangnya.

Terpisah, Rektor Unram Prof Ir H Sunarpi menambahkan, diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat untuk berfikir positif. Kalau pun ada tudingan kampanye politik, itu terlalu prematur.

Jika nantinya, ia memilih menggunakan jalur perseorangan, maka syarat pengumpulan KTP akan disesuaikan dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di mana penggunaan KTP untuk kepentingan politik harus atas persetujuan tertulis dari pemilik KTP. a�?Tentu tidak bisa serta merta dipakai untuk politik tanpa persetujuan pemilik KTP,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka