Ketik disini

Metropolis

Menguliti Penyakit Sistem

Bagikan

MATARAM – Sudah saatnya, pemerintah melawan penyakit sistem. Merombak pola pelayanan keliru dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Lalu, memulai dengan pelayanan masyarakat berbasis kepuasan publik. Daerah lain sudah memulai, tentu Kota Mataram tidak boleh tertinggal dalam gerbong semangat perubahan ini.

Pungutan Liar (Pungli) salah satu contoh penyakit sistem yang salah di dalam pemerintahan. Mental ingin dilayani dan keinginan memperkaya diri, merupakan cikal-bakal para pejabat pemerintah melakukan ini.

Pada jenjang yang lebih serius lagi, pungli bisa jadi cikal-bakal praktik bahaya laten korupsi. “Kita harus benahi ini,” kata Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito.

Birokrasi bersih, menjanjikan kepuasan pemerintah dan rakyat. Berbeda halnya dengan pungli. Hanya menguntungkan salah satu pihak.

Kota Mataram sebagai barometer pembangunan di NTB, memang sudah selayaknya mulai menguliti penyakit sistem, seperti pungli. “Teman-teman di saber pungli sudah bekerja, termasuk penyusunan program kerja,” terangnya.

Penyusunan program kerja ini, bisa tergolong terlambat. Karena di lapangan sudah ada beberapa penindakan yang dilakukan tim saber pungli NTB atas dugaan praktik pungli.

Baru-baru ini Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram misalnya, status hukumnya meningkat jadi tersangka, setelah diduga ada upaya memperkaya diri dengan memungut uang pada siswanya sebesar Rp 300 ribu. Modusnya untuk pengadaan alat UNBK.

Tetapi dari pada tidak sama sekali. Langkah mencegah, tentu lebih baik. Dari pada semakin banyak pejabat yang ditindak tim segalak KPK ini. Dengan kata lain, mencegah lebih baik dari pada mengobati.

“Ada upaya yang sifatnya simbolis, seperti meminta semua SKPD memasang banner atau spanduk larangan melakukan pungli,” terangnya.

Namun, pemasangan spanduk dan banner dirasa masih kurang. Eko menyebut, pungli sangat erat kaitannya dengan oknum di dalam sistem. Karena itu, langkah untuk mencegah, yakni dengan meminta mereka memasang pin larangan untuk memberikan dan menerima uang.

Eko yakin, karena pin ini harus dipasang di dada, secara psikologis oknum yang terbiasa menarik pungutan, enggan mengulangi lagi. “Semua karyawan-karyawati harus menggunakan pin itu, iya (jumlahnya ribuan), termasuk itu (guru),” tegasnya.

Eko yakin, pin ini akan banyak berpengaruh menggerus praktik pungli di Kota Mataram. Sehingga penyakit sistem yang selama ini sering menyusahkan masyarakat, bisa berkurang signifikan. “Jadi ini bisa disebut penangkal (pungli),” tegasnya.

Hanya saja, efektivitasnya memang masih perlu dievaluasi. Karena itu, ia berharap masyarakat ikut aktif melaporkan. Sehingga, pembina kepemerintahan, baik itu kepala dan wakil kepala daerah serta dirinya, bisa lebih fokus melokalisir persoalan.

“Nomor kontak ada, tapi sifatnya masih sendiri-sendiri di setiap SKPD,” tuturnya.

Kepala Bagian Organisasi Kota Mataram I Nyoman Suandiasa menjelaskan, nantinya nomor hotline laporan akan dibuat jadi satu nomor saja. Melalui nomor ini, masyarakat bisa melaporkan, jika ada persoalan layanan di salah satu SKPD pemerintahan.

“Nomor itu nanti akan terintegrasi dengan sistem lapor yang mengelola aduan secara nasional,” kata Suandiasa.

Sistem ini belum terbangun. Namun, Suandiasa menjanjikan tahun ini segera terwujud. Memang dibutuhkan anggaran membangun ini. Sehingga bisa secara otomatis mentabulasi semua laporan dari masyarakat.

Sistem terintegrasi ini, sekaligus akan menjadi jaminan, semua laporan diproses. “Karena sistemnya terintegrasi, laporan juga akan masuk ke pusat, sehingga pusat bisa mengevaluasi laporan mana yang belum diproses,” tegasnya.

Semua laporan akan ditindak lanjuti. Tidak ada pengecualian. Pusat akan ikut mengawasi, progres penyelesaian laporan yang masuk dari daerah-daerah. Jadi tidak hanya selesai di daerah.

Ini sekaligus jaminan, bahwa semua laporan yang memang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, pasti ditindak lanjuti. “Pusat akan memantau (laporan) detik perdetiknya,” tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka