Ketik disini

Metropolis

Gubernur Mau Pemeriksaan Menyeluruh

Bagikan

MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi meminta perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang memberangkatkan Sri Rabitah diperiksa. Jika ada kesalahan prosedur, orang nomor satu di NTB ini meminta agar perusahaan tersebut diberi sanksi tegas.

”Kalau penempatan tidak sesuai, kita akan tindak perusahaannya,” tegas Gubernur, kemarin (7/3). Kesalahan prosedur juga bisa terkait soal identitas yang diubah dan sejenisnya.

Gubernur menegaskan, tidak hanya perusahaan yang memberangkatkan Rabitah, entitas pemerintah yang turut terlibat juga harus diberi sanksi yang sama tegasnya. Sehingga, instansi lain yang berwenang dalam pengiriman TKI ke luar negeri harus dicek, seperti BP3TKI, dan juga petugas di Layananan Terpadu Satu Pintu.

”Kalau ada yang terlibat harus dikenakan sanksi,” katanya.

Ditegaskan Gubernur, ketika tujuan penempatan seorang TKI diubah, maka akan merusak seluruh instrumen pengamanan yang menyertainya. Sebab, yang diperlukan untuk warga di luar negeri adalah instrumen pengamanan tersebut. Kalau tujuannya tiba-tiba diubah maka sistemnya akan ikut rusak. ”Artinya kita melepas orang itu tanpa perlindungan, dan itu sangat bahaya,” ujarnya.

Tapi baginya, yang terpenting saat ini adalah memulihkan kondisi kesehatan Rabitah. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan perhatian sejak awal dengan mengerahkan tim medis dan dinas terkait untuk menangani.  Sebab, yang diperlukan Rabitah saat ini bukan diributkan kasusnya, tapi diketahui duduk persoalannya, dan kedua ditangani dengan baik agar bisa sembuh dan pulang ke rumah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB H Wildan menagatakan, sampai saat ini ia tidak menemukan ada dokumen pengiriman Sri Rabitah yang bermasalah. Ia tercatat berangkat melalui Layanan Terpadu Satu Pintu secara resmi. Tujuan pemberangkatan dari awal juga adalah ke Qatar. Hal ini sesuai dengan data paspor dan visa tujuan keberangkatan.

Begitu halnya dengan identitas Rabitah. Yang bersangkutan kata Wildan memang orang Sesela, Lombok Barat. Tapi setelah pulang, dia menikah dan tinggal di Lombok Utara.

Sehingga kata dia, dari dokumen yang diterima, proses pemberangkatan Rabitah tidak ada masalah. PT Falah Hudaipi Bersaudara yang memberangkatan rabitah melakukan rekrutmen sesuai prosedur, dari kabupaten, terdaftar di LTSP, Imigrasi, sampai kemudian dibawa Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), selanjutnya dibawa ke luar negeri.

Sampai di sana kata Wildan, Pemprov NTB tidak bisa lagi memantau. Lantaran sudah menjadi urusan Kementerian Luar Negeri. ”Tidak ada, tidak ada (kejanggalan), kemarin saya periksa, tidak ada,” tegasnya. (ili/r8)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka