Ketik disini

Tanjung

Ombudsman Lakukan Investigasi

Bagikan

TANJUNGA�– Persoalan tenaga kontrak di Lombok Utara yang belum dibayar mendapatkan sorotan dari Ombudsman NTB. Bahkan Ombudsman sudah melakukan investigasi langsung ke BKD Lombok Utara pada awal Maret lalu. Selain BKD, Ombudsman juga sudah mendapatkan informasi dari beberapa tenaga kontrak.

Dari hasil investigasi ke BKD, terlambatnya pembayaran honor tenaga kontrak di Lombok Utara karena saat ini pemkab sedang mempersiapkan proses evaluasi 1.456 orang tenaga kontrak yang ada. a�?Ini diakui pemkab,a�? ujar Asisten Ombudsman Perwakilan NTB Khaerul Natanegara.

Padahal berdasarkan surat dari Setda Lombok Utara Nomor 800 Tahun 2016 tentang evaluasi tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Lombok Utara, seharusnya evaluasi sudah dilakukan Oktober 2016. Sehingga berimplikasi belum dibayarkan honor tenaga kontrak ini.

Selain itu, dari jumlah 1.456 orang tenaga kontrak berbeda dengan informasi yang diperoleh Ombudsman, di mana ada 1.800 orang tenaga kontrak. Terkait hal ini, BKD membantah ada penggelembungan data tenaga kontrak. Jika ada data lebih maka ada data dari SKPD yang belum disampaikan ke BKD.

Jika melihat Instruksi Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang larangan pengangkatan tenaga kontrak maka SKPD tidak diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak lagi. a�?Ini berarti kan tidak ada koordinasi antara SKPD dan BKD,a�? tandasnya.

Ombudsman pun menyimpulkan rekrutmen pegawai dilakukan tidak tertib karena tidak ada koordinasi antara SKPD dengan BKD. Dengan tidak tertibnya proses rekrutmen ini menunjukkan ada muatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). a�?Untuk jumlah pegawai yang berlebih ini tentu menjadi beban APBD KLU,a�? katanya.

Menurutnya, dengan proses rekrutmen yang buruk dan tidak profesional akan mempengaruhi kinerja Pemkab Lombok Utara. Untuk itu, Ombudsman menyarankan diadakan evaluasi dan audit mekanisme rekrutmen pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, dan produktif. Karena ini akan berimplikasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Khaerul mengatakan, indikasi KKN ini terlihat ada perekrutan dari SKPD tanpa dilaporkan ke BKD. Di mana di BKD tercatat hanya 1.456 orang, sementara dari data di SKPD jumlahnya 1.800 orang. a�?Pemkab akan melakukan evaluasi. Tetapi kami nilai terlambat karena sesuai jadwal seharusnya Oktober tahun lalu,a�? tandasnya.

Ditambahkan, dengan belum dibayarkan honor ini maka yang dirugikan adalah tenaga kontrak ini. Apalagi mereka ini sekarang bekerja sudah hingga bulan ketiga 2017. Padahal kontrak mereka hanya berlangsung hingga 31 Desember 2017 lalu. a�?Kalau honor dibayar juga dasarnya apa. Kan sudah habis kontraknya,a�? tandasnya.

Selain itu, jika ada yang tidak lulus dalam evaluasi, siapa yang akan membayarkan honor mereka selama tiga bulan yakni Januari hingga Maret 2017 ini. a�?Pemda mengatakan sudah berkomitmen akan membayarkan semua honor ini.

Terpisah, Sekda Lombok Utara H. Suardi yang dikonfirmasi mengatakan, untuk lebih jelasnya terkait persoalan ini bisa mengkonfirmasi lebih lanjut ke BKD. Namun Suardi menegaskan seluruh proses yang dilakukan sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka