Ketik disini

Tanjung

Semua SKPD Harus Ambil Bagian

Bagikan

TANJUNGA�– Angka kemiskinan Lombok Utara saat ini masih menjadi yang tertinggi di NTB. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meminta seluruh SKPD yang ada ikut mengambil bagian.

a�?Persoalan kemiskinan ini tidak bisa ditangani satu sektor saja. Tetapi harus ditangani multisektor,a�? ujar Najmul dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan, kemarin (7/3).

Namun dari pantauan koran ini, tidak semua SKPD hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Hal inipun disoroti Najmul yang meminta seluruh SKPD hadir. a�?Semua SKPD harus hadir, minimal mengirimkan perwakilannya. Telepon semua SKPD jangan dimulai kalau tidak lengkap,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Najmul mengatakan, sebagai daerah yang baru mekar, warisan angka kemiskinan cukup tinggi yakni 43 persen lebih. Tetapi ketika dimekarkan, kita optimis persoalan kemiskinan ini bisa berkurang dengan signifikan.

Menurutnya, ada beberapa sektor yang berpotensi dalam pengentasan kemiskinan misalnya saja pariwisata serta pertanian dan perkebunan. a�?Jika sektor ini dimanfaatkan maksimal, kami yakin angka kemiskinan bisa diturunkan,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara Heriyanto menjelaskan, rakor pengentasan kemiskinan ini dilakukan untuk memantapkan perencanaan daerah.

Progres penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD awal, Pemprov NTB memberikan target penurunan dua persen per tahun. Dan pemda saat itu berkomitmen menurunkan 2,5 persen per tahun. Tetapi kenyataannya target hanya bisa terealisasi pada 2011 sebesar 3,9 persen dan 2012. Namun pada tahun berikutnya progresnya menurun.

Ditambahkan, pada 2014 angka kemiskinan 34,27 persen dan 2015 mengalami penurunan hanya 0,14 persen menjadi 34,13 persen. Kemudian dalam RPJMD 2016 hingga 2021, pemda berkomitmen mampu menurunkan kemiskinan hingga angka 19,13 persen. a�?Berarti setiap tahun kita harus menurunkan angka kemiskinan 3 persen,a�? katanya.

Sedangkan untuk target penurunan kemiskinan pada tahun 2016 yang sudah ditetapkan adalah menjadi 31,61 persen. Tetapi sampai saat ini angka dari BPS memang belum dikeluarkan. a�?Kami tidak yakin target itu bisa terpenuhi karena melihat kondisi dan perjalanan program,a�? tandasnya.

Dari sisi realisasi belanja juga mencapai di atas 90 persen. Apalagi perkembangan APBD terus meningkat setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah (PAD) pun mengalami kenaikan hampir 100 persen dari target. a�?Ada anomali di KLU ini, padahal komposisi APBD keberpihakan kepada masyarakat sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Tetapi kenapa progres pengentasan kemiskinan masih rendah,a�? tandasnya.

Untuk itu diperlukan adanya komitmen bersama untuk menanggulangi kemiskinan. Kemudian ada peningkatan sinergi untuk penanggulangan kemiskinan, tidak hanya antar OPD tetapi juga melibatkan NGO. a�?Ini potensi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Kami juga mengharapkan ada strategi untuk pengentasan kemiskinan ini,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka