Ketik disini

Kriminal

Ditahan, Kadus Trawangan Seret Bupati KLU

Bagikan

MATARAMA� -A� Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan A�Lukman A�resmi ditahan penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, kemarin (8/3). Tersangka dugaan pungutan liar (Pungli) di Gili Trawangan, Lombok Utara ini ditahan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Lukman dicecar puluhan pertanyaan A�terkait dugaan pungutan yang dilakukan pihak dusun di Gili Trawangan.

a�?Ada 38 pertanyaan, ya seputar pungutan tanpa dasar itu,a�? kata Iskandar, penasihat hukum tersangka.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, penahanan Lukman akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Dalam jangka waktu itu, penyidik akan kembali bekerja untuk merampungkan berkas perkara, agar yang bersangkutan segera diadili.

a�?Sudah ditahan di sel tahanan Polda NTB,a�? kata Tri Budi, kemarin.

Sebelum penahanan, kata Tri Budi, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi. Mereka yang diperiksa sebagai saksi antara lain, pengusaha, kolektor pungutan, aparat desa, camat, termasuk meminta keterangan ahli.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, dokumen desa terkait pungutan, rekap sumbangan, catatan penggunaan uang, dan uang sejumlah Rp 63 juta.

a�?Tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e di undang-undang Tipikor (tindak pidana korupsi, Red),a�? ujar dia.

Sementara itu, saat dimintai komentarnya terkait penahanan dalam kasusnya, Lukman mengatakan pungutan yang dia lakukan demi kemajuan Gili Trawangan. Tanpa itu, dia sangsi kebersihan dan keamanan di pulau yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Lombok Utara akan terjaga.

a�?Kalau tidak ada pungutan, itu (kebersihan dan keamanan) sulit terwujud,a�? kata dia.

Lukman bersikukuh bahwa retribusi yang ia pungut dari pengusaha adalah suau hal yang legal. Meski tidak ada aturan resmi yang mengatur hal tersebut.

a�?Yang saya lakukan ini benar, untuk kenyamanan dan keamanan tamu di sana,a�? kilah dia.

Tidak adanya aturan yang mengatur retribusi, disebut Lukman A�bukan saja menjadi tanggung jawab dia seorang selaku kepala dusun. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati KLU seharusnya ikut bertanggung jawab.

Apalagi, kata Lukman, selama ini Pemda Lombok Utara sebenarnya melihat dan mengetahui pungutan yang dilakukan di Gili Trawangan. Jika seperti itu, sudah seharusnya Pemda memberi teguran, jika pungutan itu menyalahi aturan.

a�?Bupati juga harus bertanggung jawab. Kalau ada kesalahan, kita seharusnya ditegur dan dibina,a�? kata dia.

Karena itu, Lukman A�ngotot bahwa penarikan retribusi di Gili Trawangan bukan tanggung jawab dusun semata. Harus ada pihak lain juga yang ikut menanggung kesalahan dari pungutan yang dilakukan pihaknya.

a�?APGT (Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, Red), kepala desa, atau bupati seharusnya menjadi pihak lain yang juga bertanggung jawab,a�? tegas dia sebelum memasuki sel tahanan Polda NTB.

Seperti diketahui Lukman sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli. Meskipun berdasarkan kesepakatan bersama dengan para pengusaha, pungutan yang dijalankannya dituding penyidik sebagai pungli karena dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam penarikannya. (dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka