Ketik disini

Kriminal

Kanwil Kemenkumham Diminta Perluas Jejaring

Bagikan

MATARAM – Minimnya pemanfaatan jejaring yang dilakukan kantor wilayah (Kanwil) mendapat atensi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Padahal dengan menjalin kemitraan di tingkat wilayah, mampu membantu tugas dan capaian target kinerja setiap Kanwil Kemenkumham.

Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham Haru Tamtomo mengatakan, membangun jejaring dan kerja sama dengan pihak lain, sangat penting dilakukan setiap Kanwil Kemenkumham. Mengingat tantangan tugas di Kemenkumhan, tidak semuanya ditangani di jajaran Kemenkumham.A�a�?Pasti ada kekurangan dan tantangan, jadi perlu untuk menjalin jaringan,a�? kata Haru dalam rapat evaluasi kerja sama luar negeri Kemenkumham, Selasa malam (7/3).

Dalam kegiatan ini ada evaluasi untuk mengarahkan setiap Kanwil dalam menjalin kemitraan. Terutama di tingkat wilayah, banyak potensi yang bisa dijaring Kanwil Kemenkumham untuk dijadikan mitra.A�a�?Misalnya dengan pemerintah daerah, instansi vertikal lainnya, atau bahkan sejumlah lembaga masyarakat,a�? ujar dia.

Menurut Haru, selama ini peluang kerja sama dengan instansi lain hampir tidak tersentuh. Masih ada beberapa Kanwill belum memanfaatkan jejaring. Merangkul untuk dijadikan sebagai mitra kerja.A�a�?Karena itu, di kegiatan ini upaya tersebut bisa secara efektif dilaksanakan Kanwil, untuk membantu tugas mereka,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenkumham Effendy Peranginangin membenarkan pentingnya menjalin kerja sama yang mesra dengan instansi lain. Terutama untuk penyelesaian setiap masalah dan tugas dari Kemenkumham.A�Misalnya saja, di persoalan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Untuk Kemenkumham, kewenangannya berada pada pengamanan masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Dimana saat ini, melalui Kantor Imigrasi, mereka lebih mengetatkan pemberian paspor untuk calon TKI.

a�?Itu bentuk peran kami, lebih kepada pengamanan masyarakat, untuk menghindari terjadi human trafficking,a�? jelas dia.A�Karena itu, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menjalankan layanan TKI. Hal ini agar persoalan yang berpotensi dialami buruh migran bisa dicegah.A�a�?Jangan sampai ketika sudah tiba di sana, mereka kena masalah dan berdampak pada keluarganya di sini. Jadi pengetatan pemberian paspor itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang menghambat,a�? pungkasnya.(dit/r2/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka